Hasbiallah Minta RUU Penyadapan Seragamkan Aturan Antar-Institusi
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur mekanisme penyadapan yang seragam bagi seluruh institusi, baik aparat penegak hukum maupun lembaga intelijen. Menurutnya, selama ini setiap institusi memiliki standar dan mekanisme perizinan penyadapan yang berbeda, sehingga diperlukan satu payung hukum untuk memberikan kepastian mengenai tata cara dan batas kewenangan penyadapan.
Politisi dari Fraksi PKB itu mencontohkan perbedaan mekanisme perizinan di sejumlah institusi. KPK, misalnya, memiliki mekanisme perizinan melalui Dewan Pengawas, sedangkan Polri menggunakan mekanisme izin pimpinan. Sementara itu, ia mempertanyakan mekanisme perizinan penyadapan yang berlaku di lingkungan intelijen.
“KPK misalnya (untuk penyadapan) izin dengan Dewas, Polri izin pimpinan, intelijen belum tahu, Pak, izinnya ke mana ini intelijen. Ini yang selama ini (berbeda-beda mekanisme pendanannya),” ujar Hasbiallah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menilai, perbedaan mekanisme itu menunjukkan pentingnya pengaturan penyadapan secara menyeluruh melalui satu regulasi. Terlebih, ia mengingatkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru telah mengamanatkan kewenangan penyadapan dalam proses penyidikan, tetapi tata cara pelaksanaannya belum diatur secara terperinci dalam undang-undang.
“Padahal di dalam undang-undang KUHAP kita yang baru sudah jelas, mengamanahkan penyidikan diberi kewenangan untuk menyadap, tetapi caranya belum diatur di dalam undang-undang,” jelasnya.
Selain menyeragamkan mekanisme, Hasbiallah mengingatkan bahwa pengaturan penyadapan harus tetap memperhatikan perlindungan hak privasi masyarakat. Ia menyoroti adanya informasi kehidupan pribadi seseorang, seperti perselingkuhan, yang justru disampaikan kepada publik meskipun tidak berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Menurutnya, informasi pribadi yang diperoleh melalui penyadapan tidak seharusnya diumbar apabila tidak memiliki relevansi dengan proses penegakan hukum. Sebab, penyadapan berpotensi merekam komunikasi masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara pidana.
Hasbiallah juga mengingatkan agar kewenangan penyadapan tidak digunakan untuk kepentingan politik di luar penegakan hukum. Ia menilai, RUU tentang Penyadapan harus mampu menjadi landasan hukum yang tidak hanya memperjelas kewenangan setiap institusi, tetapi juga mencegah penyalahgunaan penyadapan untuk kepentingan tertentu.
Melalui pembahasan RUU tersebut, Hasbiallah berharap tercipta satu payung hukum yang memberikan keseragaman standar penyadapan bagi seluruh institusi, sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privasi warga negara. (fa/rdn)

