PARLEMENTARIA, Bandung — Kewajiban pembangunan hunian berimbang oleh pengembang perumahan harus diwujudkan dalam penyediaan rumah yang benar-benar dapat diakses masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, pemerintah didorong memperkuat pengawasan dan penegakan aturan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi berkontribusi nyata dalam memperluas akses rumah layak dan terjangkau serta menekan angka kekurangan rumah (backlog) nasional.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Perumahan Summarecon, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, pihak Summarecon menyampaikan bahwa kewajiban pembangunan hunian berimbang sebagaimana diatur dalam regulasi belum sepenuhnya dilaksanakan.

Menanggapi, Syaiful meminta pemerintah mengambil langkah konkret melalui koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh pengembang, khususnya pengembang berskala besar. Menurutnya, hunian berimbang bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

“Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 secara tegas mewajibkan pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum untuk mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan. Ini bukan imbauan, tetapi mandatory yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengembang,” tegas Syaiful.

Ia menilai, optimalisasi kebijakan hunian berimbang dapat menjadi salah satu upaya untuk memperluas ketersediaan rumah bagi masyarakat. Di tengah besarnya kebutuhan perumahan nasional, kepatuhan pengembang terhadap kewajiban tersebut perlu didorong agar potensi penyediaan hunian dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Menurutnya, implementasi hunian berimbang juga perlu diselaraskan dengan target pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Apabila dilaksanakan secara konsisten, kewajiban pengembang tersebut diharapkan dapat menambah pasokan rumah sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh hunian dengan harga terjangkau.

“Kami meminta pemerintah betul-betul menegakkan undang-undang ini. Komisi V DPR RI juga akan terus melakukan pengawasan agar kewajiban hunian berimbang tidak berhenti pada pemenuhan administrasi semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pembangunan rumah yang bisa diakses oleh masyarakat,” ujarnya.

Syaiful mengingatkan, pengawasan pemerintah harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan rumah yang disediakan pengembang tidak hanya memenuhi ketentuan jumlah, tetapi juga memperhatikan keterjangkauan harga, kualitas bangunan, dan kelayakan lingkungan.

Baginya, keberhasilan kebijakan hunian berimbang tidak cukup diukur dari jumlah unit rumah yang dibangun. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Dalam konteks kelembagaan, Syaiful turut mendorong percepatan langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menjalankan mandat penyelenggaraan perumahan. Ia mengingatkan bahwa perubahan pembagian kewenangan kelembagaan harus diikuti langkah kerja yang lebih cepat, terarah, dan efektif agar pelaksanaan kewajiban hunian berimbang tidak kembali terhambat.

“Artinya, pemerintah harus bergerak cepat. Jangan sampai kewajiban pengadaan hunian oleh pengembang ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Harus ada langkah nyata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai memastikan rumah yang dibangun benar-benar terjangkau oleh rakyat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pengembang untuk memastikan ketentuan hunian berimbang dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen pemerataan pembangunan perumahan sekaligus mengurangi kesenjangan akses kepemilikan rumah di tengah masyarakat.

“Semangatnya adalah bagaimana kewajiban hunian berimbang ini benar-benar dilaksanakan oleh para pengembang di Indonesia. Jika seluruh potensi ini dapat dioptimalkan, kita berharap backlog perumahan nasional bisa ditekan dan target penyediaan tiga juta rumah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kewajiban hunian berimbang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketentuan tersebut mewajibkan pembangunan perumahan skala besar oleh badan hukum untuk mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan. Sementara itu, Pasal 21D ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan hunian berimbang bagi pembangunan perumahan selain skala besar yang tidak berada dalam satu hamparan, yakni dalam satu daerah kabupaten/kota.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko H. Roberia, Sekretaris Daerah Kota Bandung H. Iskandar Zulkarnain, Executive Director PDV III Summarecon Hindarko Hasan, serta jajaran mitra kerja Komisi V DPR RI. (Rni/um)