PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan perlindungan hak cipta terhadap karya kreator yang dimanfaatkan pihak lain tanpa izin, terutama untuk kepentingan komersial melalui platform media sosial. Penguatan aturan ini dinilai penting untuk memastikan pencipta tetap memperoleh perlindungan atas karya yang digunakan sebagai materi promosi maupun aktivitas perdagangan digital.

Anggota Baleg DPR RI Abdul Hakim Bafagih meminta Meta dan TikTok menjelaskan mekanisme perlindungan terhadap karya digital, baik berupa foto, video, maupun musik, yang digunakan oleh akun lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

“Nah, ketika pada proses berjualan itu menggunakan ciptaan baik itu yang sudah dideklarasi sehingga menjadi hak cipta ataupun belum menjadi hak cipta, bagaimana mekanisme perlindungan terhadap ciptaan dan hak ciptanya?,” ujar Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Ketua Dewan Pers, 1LISENSI, Google Indonesia, Meta Indonesia, dan TikTok Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurut Hakim, perkembangan perdagangan digital memungkinkan karya kreator digunakan sebagai bagian dari promosi produk tanpa sepengetahuan penciptanya. Salah satu contohnya adalah penggunaan musik dalam konten promosi yang dilengkapi tautan pembelian produk. Praktik tersebut perlu mendapat perhatian karena karya yang digunakan tidak hanya menjadi materi hiburan, tetapi juga mendukung aktivitas komersial.

Selain musik, Legislator Fraksi PAN tersebut menyoroti penggunaan foto dan video milik kreator oleh akun lain untuk kepentingan bisnis. Ia mencontohkan karya fotografi yang diambil oleh akun usaha perjalanan wisata untuk mempromosikan paket tur melalui media sosial tanpa sepengetahuan pemilik karya.

Dirinya menilai, persoalan perlindungan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan karya yang telah dicatatkan, tetapi juga karya kreator yang dipublikasikan secara mandiri di media sosial dan kemudian dimanfaatkan pihak lain. Karena itu, diperlukan mekanisme yang memberikan kepastian perlindungan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta di tengah semakin luasnya pemanfaatan konten digital.

Untuk memperkaya pembahasan RUU tentang Hak Cipta, dirinya Hakim juga meminta Meta dan TikTok memberikan referensi atau benchmark penerapan regulasi perlindungan hak cipta di negara lain. Perbandingan kebijakan dari sejumlah negara tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Baleg dalam merumuskan aturan yang mampu menjawab tantangan perlindungan karya di platform digital.

“Saya ingin tanya, contoh negara-negara di luar sana yang memang memiliki regulasi terhadap perlindungan hak cipta. Mohon diberi benchmark kepada kami tiga atau empat negara supaya ini bisa menjadi masukan dalam pembahasan RUU Hak Cipta ini,” pungkas Hakim. (pun/um)