PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction-Based / NCB) harus diterapkan secara terbatas sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Ia memastikan setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset tetap harus melalui pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Penegasan tersebut disampaikan Soedeson saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, serta peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pasalnya, penerapan NCB memiliki kompleksitas tersendiri karena menggunakan hukum acara khusus yang memadukan karakteristik kuasi-pidana dan kuasi-perdata. Karena itu, pengaturan mekanisme tersebut perlu memperhatikan batasan penerapan serta menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

"Berkaitan dengan prinsip hukum kita, ultimum remedium, digunakan manakala undang-undang lain sudah tidak mampu lagi. Kami harus sampaikan bahwa dalam undang-undang ini kita menggunakan hukum acara khusus, kuasi pidana dan kuasi perdata. Di atas semua ini, kami ingin tegaskan bahwa sita, perampasan, atau apapun harus lewat pengadilan," tutur Soedeson.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan DPP ARUN juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait penerapan NCB. Di antaranya menyangkut standar pembuktian, perlindungan terhadap pemilik aset, serta mekanisme pengembalian aset apabila tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan bagi Panja dalam merumuskan ketentuan perampasan aset agar efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana tetap berjalan dengan memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak milik warga negara. (Ndy/um)