PARLEMENTARIA, Kendari — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan ambulans udara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kebutuhan tersebut dinilai mendesak mengingat sekitar 60 persen wilayah Sultra merupakan kepulauan, sehingga mobilitas pasien dalam kondisi darurat kerap terkendala jarak dan waktu tempuh antarpulau.

Nihayatul menegaskan, transportasi medis melalui jalur laut membutuhkan waktu berjam-jam untuk menjangkau sejumlah wilayah. Dalam kondisi kritis, keterlambatan penanganan akibat perjalanan yang panjang dapat menjadi persoalan serius bagi keselamatan pasien.

“Sulawesi Tenggara ini 60% kepulauan. Dari satu pulau ke pulau lain, ini butuh waktu berjam-jam. Bayangkan kalau sakit dan harus naik kapal, saya tidak bisa membayangkan kalau dalam kondisi kritis. Ini membutuhkan ambulans terbangnya ini penting sekali,” ujar Nihayatul usai rangkaian kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (10/10/2026).

Politisi Fraksi PKB itu mengatakan, ambulans udara, baik berupa pesawat maupun helikopter medis, diperlukan untuk mempercepat proses evakuasi dan rujukan pasien gawat darurat dari wilayah kepulauan menuju fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan lebih lengkap.

Karena itu, Nihayatul meminta agar kebutuhan ambulans udara di Sultra masuk dalam perencanaan anggaran Kementerian Kesehatan pada periode berikutnya. Menurutnya, penyediaan sarana transportasi medis tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih merata.

“Kementerian Kesehatan mohon untuk anggaran berikutnya bila ada penyediaan ambulans terbang, Sulawesi Tenggara untuk bisa dimasukkan dalam anggaran ambulans terbang untuk memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara di pulau-pulau ini untuk bisa mendapatkan akses kesehatan haknya warga negara,” tandasnya.

Senada dengan Nihayatul, Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi juga menilai layanan transportasi udara medis perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia menyoroti kebutuhan rujukan pasien dari sejumlah daerah, seperti Raha dan Bau-Bau, menuju Kendari sebagai ibu kota provinsi, terutama ketika pasien membutuhkan penanganan segera.

Ashabul mengatakan, Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan penyediaan layanan transportasi udara khusus untuk pasien darurat. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses rujukan dan membantu mengatasi kendala geografis yang selama ini dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan.

“Sehingga disampaikan oleh Ibu Ketua rombongan (Nihayatul), bahwa kita menyarankan dan mengusulkan kepada pemerintah pusat tentang perlunya ada pelayanan udara, penyediaan transportasi udara yang bisa membawa pasien khususnya yang darurat-darurat menuju ke pesawat dan helikopter,” pungkas Ashabul. (pun/ssb)