PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mengingatkan Pemerintah turut memberikan pendampingan kepada keluarga Nenah melalui Kementerian/Lembaga yang berwenang. Perlindungan WNI ditegaskannya harus menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk disediakannya kuasa hukum bagi PMI yang tengah berperkara di tempatnya bekerja.

“Dan tentunya Pemerintah juga harus terus melakukan pendampingan kepada pihak keluarga tersangka yang ada di Tanah Air, khususnya update informasi soal status hukum dan kondisi PMI yang dimaksud,” ujar Junico Siahaan dalam keterangan resmi kepada Parlementaria, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Kemlu sendiri belum menyampaikan update informasi perkembangan terbaru dalam kasus Nenah. Sementara Pemkab Majalengka telah menegaskan akan terus mengawal dan memantau perkembangan kasus ini secara ketat agar Nenah mendapatkan kejelasan hukum serta perlindungan secara maksimal.

Nico sendiri telah menghubungi pihak Kemlu dan mendapatkan update bahwa melalui proses pendampingan lawyer yang ditunjuk KJRI Dubai, proses kasasi kasus Nenah memutuskan membatalkan putusan tingkat banding yg menjatuhkan hukuman mati. Hakim Kasasi memutuskan agar proses persidangan diulang kembali di tingkat pertama.

Untuk itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPR RI tersebut berharap baik Pemerintah Pusat maupun Pemda menyampaikan perkembangan informasi kepada publik dan pihak keluarga Nenah.

“Setiap informasi harus disampaikan secara akurat dengan membedakan fakta yang terkonfirmasi, keterangan keluarga, dan hal-hal yang masih perlu diperiksa. Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah masih tersedia langkah hukum yang dapat ditempuh berdasarkan sistem hukum UEA sebagai bentuk perlindungan terhadap WNI, termasuk kemungkinan peninjauan atau upaya lain yang relevan,” pungkas Nico. 

Di sisi lain, ia pun meminta Pemerintah memberikan pendampingan kesehatan dan psikologis bagi Nenah. Sebab menurut keluarga, kondisi Nenah di dalam tahanan kini kian memprihatinkan. Melalui panggilan video beberapa minggu lalu, Nenah mengaku sudah tiga kali menjalani operasi akibat pembengkakan hati dan kerusakan jantung.

“Selain pendampingan hukum, Pemerintah harus menyiapkan pendampingan kesehatan dan psikologis bagi PMI Nenah. Negara berkewajiban memberikan perlindungan yang terbaik bagi warganya di manapun mereka berada,” ujarnya. 

Lebih lanjut, ia pun mengatakan akan mengawal kasus Nenah dan mendorong Kemlu untuk memberikan kepastian hukum terhadap Nenah seperti harapan keluarganya.

“Kami akan meminta penjelasan Pemerintah mengenai perkembangan penanganan perkara, koordinasi dengan otoritas UEA, akses Nenah terhadap bantuan hukum, serta komunikasi Pemerintah dengan keluarga,” jelas Legislator Dapil Jawa Barat I itu.

Jika memang ada hambatan pendampingan, Nico meminta Pemerintah melakukan langkah-langkah intervensi yang dibutuhkan. “Upaya diplomatik harus menghormati proses hukum negara setempat dan tidak mendahului penilaian pengadilan, namun perlindungan kepada WNI mutlak diberikan dengan sebaik-baiknya,” ucap Nico.

Di sisi lain, Nico menilai kasus ini mengingatkan bahwa perlindungan PMI harus mencakup seluruh siklus migrasi, sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga ketika menghadapi persoalan hukum di negara penempatan.

“Pemerintah perlu memperkuat upaya diplomasi, akses bantuan hukum dan konsuler, mekanisme pengaduan, serta koordinasi antar lembaga demi perlindungan kepada PMI Nenah. Kepastian hukum bagi PMI Nenah dan keluarganya membutuhkan pendampingan yang konsisten, informasi yang terverifikasi, dan komunikasi yang terbuka,” tutup Nico. (pun/rdn)