PARLEMENTARIA, Padang – Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Pimpinan Rombongan Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Sumatera Barat, Agung Widyantoro, meminta Pemerintah khususnya Kota Padang menyiapkan roadmap (peta jalan) pendidikan dalam menghadapi situasi bencana. Menurutnya, hal itu diperlukan agar bencana tidak menghentikan hak anak mendapatkan pendidikan.

Dari kunjungan tersebut, ia melihat proses pemulihan fisik sekolah telah menunjukkan progres yang baik. Namun, menurutnya, penanganan pendidikan di daerah rawan bencana perlu disiapkan secara lebih menyeluruh.

“Kita meminta langkah ke depan Pemerintah Kota Padang bersama seluruh jajarannya untuk membuat roadmap atau peta jalan agar ketika terjadi bencana kembali, sudah mampu mengatasinya atau setidaknya ada upaya yang berbentuk tanggap kedaruratan,” ujar Agung setelah meninjau langsung dua sekolah dasar terdampak bencana di Kota Padang, Jumat (4/9/2026).

Ia menilai bencana tidak dapat diprediksi maupun dihindari. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memiliki kesiapan dan mitigasi agar ketika bencana terjadi, proses pendidikan terhadap anak tetap dapat berlangsung.

“Musibah dan bencana ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa menawar ataupun menolaknya. Tetapi musibah dan bencana ini harus disikapi dengan baik agar pendidikan tetap berjalan dan berlangsung untuk anak-anak kita,” ujar Politisi Fraksi Golkar ini.

Agung mengungkapkan, pemulihan pendidikan juga tidak boleh dimaknai sebatas mengembalikan kondisi bangunan sekolah. Kehidupan belajar anak juga harus menjadi perhatian utama, termasuk memastikan tersedianya tempat belajar, kesiapan guru yang membimbing, serta buku dan sarana pembelajaran.

“Kita juga harus memastikan anak-anak kita tetap memiliki tempat belajar, guru untuk membimbing, dan buku untuk dibaca. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dengan harapan agar mereka bisa melanjutkan masa depan,” tuturnya.

Agung menambahkan, berdasarkan penjelasan kepala sekolah yang ditemui di lapangan, proses pembelajaran tetap berlangsung selama sekolah menjalani renovasi. Walaupun tidak dapat belajar di sekolah, peserta didik tetap mendapatkan tugas untuk diselesaikan dari rumah.

Menurut Agung, praktik tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pendidikan dalam kondisi darurat. Hal itu perlu diperkuat melalui kesiapan pemerintah daerah agar keberlangsungan pembelajaran tidak bergantung pada situasi ketika bencana sudah terjadi.

Komisi X, lanjutnya, sebelumnya juga telah mendorong penguatan layanan pendidikan dalam situasi bencana melalui fleksibilitas kalender akademik dan asesmen, dukungan psikososial bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, serta penguatan regulasi keberlanjutan pendidikan.

Selain itu, Komisi X memandang penting penguatan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) melalui peningkatan kapasitas, pemetaan risiko, dan dukungan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam kunjungan tersebut, ia juga menekankan bahwa dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan sarana pendidikan. Anak-anak dan guru juga dapat mengalami trauma akibat bencana. “Bencana ini tidak hanya merusak bangunan, tetapi mengganggu kehidupan anak-anak, bahkan trauma berkepanjangan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap koordinasi pemerintah khususnya Kota Padang bersama seluruh jajaran dapat diperkuat untuk memastikan pemulihan pendidikan berjalan secara menyeluruh sekaligus membangun kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.(arm/aha)