PARLEMENTARIA, Probolinggo – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengapresiasi kuatnya kerukunan dan semangat pluralisme yang terjaga di tengah masyarakat Suku Tengger, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Menurutnya, kehidupan masyarakat Tengger yang saling menghormati dan membantu antarpemeluk agama merupakan teladan nyata bagi daerah lain di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Singgih usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Komunitas Hindu Tengger, Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026). Ia menilai sikap saling menjaga dalam menjalankan aktivitas keagamaan menjadi bukti bahwa keberagaman dapat berjalan harmonis di tengah kehidupan masyarakat.

“Kita memang sangat menghargai, sangat merekomendasikan sekali. Tadi ada tokoh masyarakat yang menyampaikan di sini pluralisme sangat baik, gotong royong juga baik sekali,” ujar Singgih.

Ia mencontohkan, ketika umat Hindu melaksanakan kegiatan keagamaan, masyarakat Muslim turut menjaga dan membantu. Begitu pula sebaliknya, ketika umat Islam menjalankan kegiatan keagamaan, masyarakat Hindu turut memberikan dukungan.

“Kalau ada umat Hindu yang acara keagamaan, yang menjaga dari Islam. Kalau Islam ada kegiatan keagamaan, dari Hindu. Itu baik sekali, bisa dicontoh oleh daerah-daerah yang lain,” katanya.

Singgih menyebut kondisi tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat Tengger hidup dalam lingkungan yang memiliki keberagaman agama. Dari sekitar 12 ribu hingga 14 ribu penduduk di wilayah tersebut, sekitar 40 persen di antaranya merupakan umat Hindu.

Menurutnya, praktik toleransi, gotong royong, dan saling menghormati yang berlangsung secara nyata di tengah masyarakat merupakan modal sosial penting dalam memperkuat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita berharap ini bisa dijalankan terus dan menjadi contoh juga untuk daerah-daerah yang lain. Saya rasa sangat membanggakan sekali untuk wilayah Tengger, pluralismenya, kebersamaannya, dan saling menghormatinya,” tutur Singgih.

Dalam kunjungan tersebut, Singgih menegaskan Komisi VIII tidak hanya hadir untuk menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga untuk bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Hindu Tengger. Berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi dalam pembentukan kebijakan, penyusunan anggaran, serta pengawasan terhadap Kementerian Agama RI.

Komisi VIII, lanjutnya, juga berkomitmen mendorong penguatan layanan keagamaan yang adil, merata, dan inklusif, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana peribadatan serta pendidikan keagamaan. “Nilai-nilai kedamaian, kebersamaan, dan keharmonisan ini merupakan benteng moral yang menjaga keutuhan NKRI dan kebinekaan bangsa kita,” pungkasnya. (we/aha)