PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai penguatan kapasitas fiskal perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN ke depan. Salah satunya melalui reformasi fiskal di sektor perpajakan untuk meningkatkan tax ratio.

Hal itu disampaikan Muhidin usai Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Muhidin mengatakan, rekomendasi Banggar terhadap pelaksanaan APBN 2025 diharapkan menjadi pedoman pemerintah dalam penyusunan APBN berikutnya. Ia menyebut penguatan kapasitas fiskal menjadi penting untuk memastikan kemampuan keuangan negara tetap memadai dalam mendukung program pemerintah.

“Masalah perpajakan itu masih ada kesempatan, ada perluasan untuk meningkatkan tax ratio kita,” kata Muhidin.

Dalam laporan Panja Perumus Kesimpulan RUU P2 APBN TA 2025, Banggar memang merekomendasikan percepatan reformasi fiskal di sektor perpajakan agar penerimaan perpajakan dapat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dan menjaga stabilitas makroekonomi jangka panjang. 

Muhidin mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2025 juga menjadi pijakan untuk memastikan pelaksanaan APBN 2026 dan 2027 berjalan lebih baik.

“Oleh karena itu kan tadi semua rekomendasi yang telah kita berikan bahwa pelaksanaan APBN tahun 2025 itu berjalan dengan bagus. Kemudian tahun 2026 ini kita masih tetap mengingatkan, apalagi tahun 2027 supaya betul-betul kapasitas fiskal itu bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas fiskal dibutuhkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Menurutnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 6 persen.

“Target kita ke depan itu cukup besar, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu diharapkan bisa mencapai 6 persen,” kata Muhidin.

Karena itu, ia berharap berbagai rekomendasi Banggar dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga pelaksanaan APBN 2027 tidak menghadapi kendala dan mampu menopang pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

“Kita memberikan perhatian khusus kepada pemerintah supaya pelaksanaan APBN tahun 2027 ini betul-betul tidak ada kendala sehingga bisa mencapai pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi secara signifikan sesuai dengan keinginan target pemerintah,” pungkasnya. (bit/aha)