PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima kunjungan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai proses pembentukan undang-undang di DPR RI. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan mahasiswa mengenai fungsi legislasi sekaligus mekanisme penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa bersama sivitas akademika Poltekesos Bandung memperoleh penjelasan mengenai tahapan penyusunan rancangan undang-undang, proses penyusunan Prolegnas, hingga pelaksanaan partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Pada intinya teman-teman dari Poltekesos Bandung datang ke sini ingin mengetahui bagaimana kegiatan Badan Legislasi DPR RI dalam membuat dan membentuk rancangan undang-undang, bagaimana proses Prolegnas, kemudian bagaimana penerapan fungsi-fungsi meaningful public participation," ujar Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, kepada Parlementaria usai menerima kunjungan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut Bob, kunjungan tersebut mencerminkan besarnya perhatian kalangan akademisi terhadap proses legislasi di DPR RI. Ia menilai keterlibatan perguruan tinggi penting untuk memperkaya masukan dalam penyusunan berbagai rancangan undang-undang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Selain memperoleh penjelasan mengenai mekanisme legislasi, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah harapan agar proses pembentukan undang-undang semakin terbuka dan memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik, khususnya dari kalangan akademisi.

"Mereka berharap DPR RI, dalam hal ini Badan Legislasi, agar lebih transparan, lebih terbuka, dan lebih banyak mengadopsi penerapan partisipasi publik di Badan Legislasi," ungkap Bob.

Ia menambahkan, mahasiswa Poltekesos juga memberikan perhatian terhadap berbagai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, isu-isu tersebut menjadi perhatian karena memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.

"Mereka ingin agar setiap rancangan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan fakir miskin, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat, menjadi prioritas bagi DPR RI," pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. (ujm/rdn)