PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa konsep Statistik Resmi Negara (SRN) menjadi salah satu substansi penting yang tengah dikaji dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Konsep tersebut dinilai perlu diakomodasi sebagai bagian dari pembaruan sistem statistik nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan praktik internasional.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Statistik Komisi X DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (3/7/2026). Menurut Lalu, pembahasan RUU Statistik dilakukan secara komprehensif bersama pemerintah melalui pendekatan penentuan arah kebijakan, klaster isu strategis, serta pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) secara matriks. 

Dalam proses tersebut, Panja juga menemukan sejumlah perbedaan substansi antara DIM yang diterima dari pemerintah dengan naskah yang sebelumnya dibahas DPR, sehingga diperlukan pendalaman melalui penyerapan aspirasi dari para pemangku kepentingan di daerah.

"Panja juga menyepakati pentingnya mengkaji secara mendalam konsep Statistik Resmi Negara dan non-Statistik Resmi Negara sebagai salah satu substansi utama dalam pembaruan sistem statistik nasional. Di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 hal ini belum dibahas. Sesuai perkembangan zaman dan mengadaptasi praktik di negara-negara lain, perlu kiranya kita membahas SRN dan non-SRN ini," ujar politisi Fraksi PKB tersebut.

Ia menjelaskan, dipilihnya Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lokasi kunjungan kerja memiliki nilai strategis karena merupakan pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus hub kawasan Indonesia Timur. Pada 2025, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 5,43 persen, tertinggi sejak pandemi Covid-19, dengan struktur ekonomi yang semakin didominasi sektor jasa sehingga membutuhkan dukungan statistik sektoral yang berkualitas.

Di sisi lain, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 menunjukkan Sulawesi Selatan masih berpredikat "Baik". Meski demikian, menurut Lalu, masih terdapat ruang untuk memperkuat tata kelola statistik, koordinasi kelembagaan, integrasi data, serta pemanfaatan statistik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Karena itu, Komisi X memanfaatkan kunjungan kerja tersebut untuk menghimpun masukan mengenai arah penguatan kelembagaan penyelenggara statistik, termasuk berbagai alternatif desain kelembagaan yang dinilai paling efektif dalam mendukung sistem statistik nasional.

"Apakah kelembagaannya hari ini tetap BPS, atau Bapak-Ibu lebih nyaman menjadi kementerian, atau berada di bawah Bappenas lagi, nah ini kita mau tahu. Kami tentu berharap masukan yang Bapak-Ibu berikan nanti akan menjadi tambahan pertimbangan bagi kami dalam menyusun RUU Statistik yang baru ini," katanya.

Selain membahas konsep SRN, Lalu juga mengungkapkan bahwa DPR saat ini secara bersamaan tengah membahas RUU Satu Data Indonesia. Menurutnya, kedua rancangan undang-undang tersebut harus memiliki batasan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturannya.

Ia menambahkan, Komisi X menargetkan pembahasan RUU Statistik dapat diselesaikan sebelum November 2026. Oleh karena itu, berbagai masukan dari pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan substansi regulasi tersebut.

"Suasana di DPR hari ini memang sedang mengejar penyelesaian pembahasan. Komisi X juga mencari telaah supaya RUU ini bisa tuntas sebelum November 2026," pungkasnya. (aha)