Serap Aspirasi PGRI dan IPN, Hetifah Bahas Persoalan Honorer hingga Kurikulum Berkarakter

15-07-2025 / KOMISI X

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa DPR akan terus memperjuangkan keberpihakan kepada guru serta mendorong sistem pendidikan nasional yang lebih membumi, berkarakter, dan berpihak pada nilai-nilai kebangsaan.

 

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dan Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

 

Dalam forum tersebut, PGRI menyoroti berbagai problematika yang dihadapi guru, mulai dari ketidakadilan dalam proses rekrutmen ASN PPPK, pelaksanaan PPG yang belum optimal, hingga beban administratif yang memberatkan. Sementara IPN menekankan pentingnya pendidikan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta regulasi bagi lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

 

“Masukan dari PGRI dan IPN sangat berharga. Komisi X berkomitmen untuk mengawalnya dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujarnya.

 

Legislator Fraksi Golkar itu menegaskan guru harus mendapat afirmasi yang layak, dan pendidikan kita harus kembali pada semangat gotong royong dan karakter kebangsaan.

 

Hetifah juga menyatakan dukungannya terhadap revisi kebijakan yang tidak berpihak pada guru honorer, serta penguatan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.  “Saya mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih holistik,” jelasnya

 

RDPU ini menjadi bagian dari komitmen Komisi X DPR RI untuk senantiasa membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan pendidikan, agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan. (rnm/rdn)

BERITA TERKAIT
Ironi Kementerian Pendidikan: Raih Predikat WTP, Terkena Badai Korupsi Laptop
17-07-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, JAKARTA- Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyoroti ironi di balik predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian...
Komisi X Ungkap Angka Rata-rata Lama Sekolah di 71 Kabupaten Kurang dari Delapan Tahun
17-07-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati menyoroti persoalan kesenjangan pendidikan antar-daerah di Indonesia yang...
Fikri Faqih Soroti Ketiadaan Rencana Induk dalam Pembahasan RUU Sisdiknas
16-07-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 tengah berlangsung, namun kritik tajam...
Realisasi Anggaran 2024 96,9 Persen, Komisi X: Kemendikdasmen Harus Jaga Kualitas Pendidikan
16-07-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI tahun anggaran 2024...