PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2026 sebesar 4,27 triliun. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala BRIN Tri Handoko di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Berdasarkan paparan BRIN, pagu indikatif tersebut akan dialokasikan ke dalam beberapa program di antaranya untuk Program Riset dan Inovasi IPTEK sebesar Rp634,16 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,63 triliun. Selain itu, BRIN juga mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp4,63 triliun termasuk penambahan signifikan untuk program riset dan inovasi IPTEK.

Menanggapi, dirinya mengingatkan BRIN untuk memastikan sinergi antara anggaran APBN yang diterima dengan dana abadi riset yang ditambah sekitar Rp5 triliun. “Ini menjadi penting supaya program riset kita tidak jalan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi antara dana APBN yang dikelola BRIN dengan dana abadi riset,” ujar Mufidayati.

Menutup agenda, Kurniasih menekankan agar transparansi pemanfaatan anggaran harus dijalankan, satu di antaranya terkai dana abadi riset. Sebab itu, tandasnya, ia meminta agar BRIN menjelaskan penggunaan dana abadi riset kepada Komisi X DPR RI pada kesempatan rapat mendatang.

Sebagai informasi, BRIN memperoleh dana abadi penelitian sebesar Rp5 triliun pada tahun anggaran 2025. Kebijakan ini telah diatur Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Diketahui, dana abadi tersebut sepenuhnya dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai manajemen investasi, sedangkan BRIN mengelola pada program riset. (um/aha)