Jalan Tol Palembang–Kayu Agung Tidak Layak, Ekonomi Daerah Terganggu
PARLEMENTARIA, Ogan Ilir — Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengingatkan pemerintah melalui Kementerian PU bahwa buruknya kualitas ruas Tol Palembang - Kayu Agung bukan hanya merugikan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikannya usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (3/7/2025).
Menurut Syarief, infrastruktur jalan tol semestinya menjadi penggerak utama mobilitas barang dan orang antardaerah. Namun, jika kualitasnya jauh dari standar, terangnya, maka fungsi vital jalan tol sebagai tulang punggung distribusi ekonomi akan terganggu.
"Bagaimana ekonomi mau tumbuh kalau jalan tol yang mestinya mempercepat distribusi barang, justru jalannya bergelombang, rawan kecelakaan, dan tidak nyaman dilalui?" tegasnya kepada Parlementaria.
Lebih lanjut, ia juga mengamati langsung kondisi ruas Tol Palembang– Kayu Agung yang memprihatinkan di antara sejumlah jalan tol yang ada di Indonesia. Dirinya menyebut banyak titik jalan bergelombang, rambu yang tidak memadai, hingga desain tikungan yang berbahaya.
"Ini jalan tol, bukan jalan biasa. Masyarakat sudah membayar mahal. Kalau kualitasnya buruk, arus logistik terganggu, biaya transportasi naik, ekonomi daerah juga ikut melambat," ujarnya.
Oleh karena itu, Syarief meminta Kementerian PU dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tidak hanya terpaku pada pembangunan jalan tol di Jawa. Ia mengingatkan pembangunan infrastruktur harus merata dan memperhatikan kondisi tanah setempat.
"Struktur tanah Sumatera beda. Harus ada desain konstruksi yang sesuai supaya tidak cepat rusak dan bisa menopang aktivitas ekonomi di sini," kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Terakhir, ia menekankan Komisi V DPR RI berjanji akan terus mengawal agar pembangunan dan perawatan jalan tol di luar Jawa supaya mendapat perhatian yang sama seriusnya. "Jangan sampai kualitas rendah ini terus dibiarkan, lalu daerah yang jadi korban karena pertumbuhan ekonominya terhambat akibat akses distribusi yang buruk," pungkas Syarief. (um/rdn)