PARLEMENTARIA, Denpasar - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong penerapan konsep “Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola” dalam pembangunan Provinsi Bali. Menurutnya, pendekatan ini penting agar pengelolaan Bali tidak lagi bersifat sektoral dan terpisah-pisah, melainkan terintegrasi secara menyeluruh antarwilayah dan lintas sektor.

”Satu pulau, satu pola, satu tata kelola ini adalah melihat Bali yang lebih komprehensif. Melihat Bali tidak sepotong-potong dalam satu kawasan wilayah tapi juga melihat Bali dari keseluruhan wilayah dalam satu yang terintegrasi,” ujar Aria Bima kepada Parlementaria dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025).

Aria menilai bahwa Bali memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan holistik di Indonesia. Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan kabupaten/kota di dalamnya yang telah mulai menerapkan sistem tata kelola terpadu. Salah satu indikator keberhasilannya, menurutnya, adalah capaian digitalisasi layanan pertanahan yang telah menyentuh angka di atas 90 persen.

“Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan Bali juga harus dilihat dari satu sektor sebagai wilayah ketahanan pangan untuk wilayah Bali. Satu tata kelola antara pariwisata dengan tata ruang dan juga transportasi. Bali juga harus dilihat tidak hanya pariwisata yang tidak terkoneksitas dengan lingkungan sampahnya. Jadi saya melihat ini cara berpikir yang holistik bisa menjadi kota percontohan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Aria Bima juga mengapresiai ide integrasi data dan pemantauan terhadap aktivitas wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali. Ia mengingatkan bahwa banyak turis asing yang datang namun tidak terpantau keberadaannya selama berada di wilayah Bali karena lemahnya sistem konektivitas antara data kedatangan di bandara dengan pemantauan di kabupaten/kota.

“Jangan sampai Bali menjadi tempat persembunyian turis. Kita harus tahu mereka tinggal di mana, wisata ke mana, dan bagaimana dampaknya terhadap penerimaan daerah,” tegas Aria.

Ia menekankan bahwa dengan penerapan sistem digitalisasi yang baik, data kunjungan turis dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk aspek keamanan, tetapi juga untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta perencanaan destinasi wisata yang lebih terfokus.

Menurutnya, sektor pariwisata Bali perlu dikelola dengan keterhubungan erat terhadap elemen lingkungan seperti pengelolaan sampah, infrastruktur pendukung, hingga pelestarian budaya dan alam.

”Penerapan teknologi dapat memonitor serta bagaimana memitigasi berbagai hal-hal yang menghambat kehadiran turis ataupun memperkuat destinasi wisata di Bali ini untuk semakin lebih terlihat apakah alam, apakah makanan, apakah budaya? itu dengan sistem yang terpola dan menjadi satu kesatuan itu menjadi sesuatu yang lebih akan efektif untuk pembangunan potensi Bali,” pungkasnya. (gal/rdn)