PARLEMENTARIA, Deli Serdang - Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengungkapkan pihaknya telah membentuk dua Panja pengawasan, yaitu Panja Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL), serta Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal.

Panja PTKL dimaksudkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan evaluasi terhadap kebijakan pada bidang pendidikan kedinasan.

Sedangkan Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang dihadapi di daerah 3T dan daerah marginal, kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

“Pada kunjungan kerja masa reses ini, kami juga ingin mendapat masukan dan data-data faktual yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI”, ungkapnya di Kantor Bupati Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, Rabu (28/5/2025).

Terkait bidang pendidikan, hasil data dari BPS menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara punya prestasi yang bagus. Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun lebih tinggi dari nasional—10,18 tahun, sedangkan
nasional hanya 9,22 tahun.

Harapan lama sekolah juga lebih baik—13,49 tahun, nasional 12,21 tahun. Namun, Angka Kesiapan Sekolah (AKS) di Provinsi Sumatera Utara masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Khusus di daerah terpencil seperti Nias Selatan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk anak usia 13-15 tahun jauh di bawah standar nasional—hanya 91,79%, sedangkan nasional 96,17%.

“Kami prihatin, karena prestasi dari BPS ini lebih banyak di bidang jumlah (kuantitas), belum sampai ke kualitas pendidikan. Kami berharap ke depan, kualitas pendidikan juga bisa terus ditingkatkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, tim kunker Komisi X DPR RI juga mengunjungi dua sekolah di Kabupaten Deli Serdang dengan katergori baik dan kurang baik. Menurutnya masih banyak sekolah di Deli yang memiliki infrasturktur penunjang pendidikan tidak bagus. “Kami juga mengunjungi dua sekolah salah satunya masih ada yang kurang memadai dalam hal infrastuktur pendidikan,” imbuhnya. (tn/aha)