Mulyadi Usul Danantara Bisa Buy Back Saham, Demi Jaga IHSG

26-03-2025 / KOMISI VI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada Oktober 2024, nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 19,48 persen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalang an investor.

 

Salah satu dugaan penyebabnya adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Investor khawatir karena Danantara akan mengelola aset BUMN, termasuk bank-bank besar.

 

Merespon hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi mengusulkan agar Danantara memiliki dasar hukum untuk melakukan pembelian kembali (buy back) saham. Hal ini diharapkan dapat menstabilkan pasar modal.

 

“Harus ada payung aturan, ke depan Danantara bisa juga investasi di sektor portfolio. Karena di Pasar Modal, jangan kan informasi valid, rumor saja bisa mempengaruhi index pasar,” ujar Mulyadi melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

 

Jadi, Danantara bisa menjaga pasar menjadi lebih stabil. Hal ini merujuk kejadian beberapa waktu lalu IHSG turun sampai 5 persen dalam beberapa jam saja. Akibatnya, terjadi trading halt.

 

“Mungkin dengan komunikasi publik yang baik, menyampaikan akan intervensi atau buy back saham BUMN yang sehat, pasar kemungkinan besar akan bereaksi,” terang Politisi Fraksi Partai Gerindra yang juga dikenal berpengalaman di bidang pasar modal.

 

Mulyadi yakin, dengan kekuatan modal besar yang dimiliki oleh Danantara, keseimbangan pasar saham bisa terjaga dengan baik.Munurutnya, dengan intervensi buy back yang dilakukan Danantara, kejadian trading halt bisa ditanggulangi dengan baik.

 

“Artinya tidak perlu dana besar masuk bursa yang range Rp9 triliun sampai dengan Rp13 triliun per hari, investor yang akan improvisasi sendiri menjaga keseimbangan,” terang Mulyadi.

 

Namun, Mulyadi menekankan, buy back saham ini perlu payung hukum terlebih dahulu.“Seperti BI menjaga nilai tukar rupiah,” tegas dia.

 

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi atau Uki menilai, IHSG yang merosot karena para investor sedang melepas kepemilikan saham di seluruh dunia dan beralih ke emas.

 

"Katanya asing enggak percaya sama pemerintah Prabowo katanya nih, sehingga IHSG ditinggalkan, sehingga IHSF turun, merosot, kurang lebih begitu, katanya," kata Uki dalam tayangan video di akun resmi instagram PCO, Rabu (26/3).

 

"Faktanya investor itu sebenarnya sedang melepas kepemilikan saham di seluruh dunia. Untuk apa? Untuk membeli aset yang lebih aman, misalnya seperti emas," sambungnya.

 

Uki melanjutkan, atas hal itu semua bursa di dunia menjadi turun. Dia mencontohkan saham S&P 500 yang dalam 1 bulan sudah turun drastis 10 persen.

 

"Nah ini akibatnya semua bursa itu turun. Jadi enggak cuma IHSG ya. S&P 500 misalnya itu dalam 1 bulan, dia tuh turunnya udah 10 persen. Dan harga emas otomatis ya melejit naik dong," ucapnya.

 

Uki menambahkan, di dalam negeri, pemerintah sedang menerbitkan surat utang negara (SUN). Menurutnya, uang yang terkumpul dari SUN itu tembus Rp28 Triliun.

 

"Dan ini justru menggambarkan kepercayaan pasar terhadap masyarakat pemerintah, di samping mengalihkan modal dari IHSG tadi ke SUN tadi," katanya.

 

Uki kembali menegaskan, iklim investasi di Indonesia masih terjaga dengan baik. Dia meminta masyarakat tidak panik.

 

"Enggak usah takut ya. Defisit tetap terjaga di 2,5 persen PDB. Penerimaan pajak bruto mengalami kenaikan 6,6 persen dan penawaran surat berharga negara atau SBN yang masuk ke pemerintah itu sekitar 62 triliun rupiah, di mana 23 persennya itu berasal dari luar negeri," tuturnya.

 

"Jadi teman-teman enggak usah khawatir sekali lagi, iklim investasi tetap terjaga baik. Dan pemerintah bekerja keras siang malam untuk jaga iklim ini tetap baik," pungkasnya. (rnm/rdn)

BERITA TERKAIT
Perkuat KPPU, Komisi VI: Ekonomi Maju Harus Miliki Persaingan Usaha Sehat
12-06-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI sepakat memperkuat aspek kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam proses amandemen atas...
Tutup Izin Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Mufti Anam: Jangan Jadi Manuver Sesaat
12-06-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi sistem penerbitan IUP (Izin Usaha Pertambangan)...
Budaya Kerja Seperti Kanker: Bukan Hanya Rugi, SDM Garuda Bermasalah
11-06-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam turut menyoroti kasus hilangnya iPhone milik penumpang di kabin pesawat...
Pertambangan di Raja Ampat Harus Dikaji Ulang, Jangan Ganggu Pariwisata dan Warga
08-06-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta— Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Tampubolon, angkat suara terkait isu penambangan yang...