PARLEMENTARIA, Manado - Wakil ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengungkapkan pentingnya pembuatan RUU Keamanan Laut, yang mana di dalamnya juga akan berisikan terkait tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Hal ini diperlukan, guna memperkuat tugas dan fungsi Bakamla dalam menjalankan tugasnya di wilayah laut Indonesia.

Untuk diketahui, saat ini dasar pembentukan Bakamla baru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. "Karena tadi, berasakan Perpres saja, sementara yang lain ada Undang-Undang. Oleh karenanya kita di Komisi Satu akan mendorong menciptakan Undang-Undang supaya memperkuat Bakamla," katanya usai melakukan Kunjungan Kerja Panja RUU Keamanan Laut Komisi I DPR RI ke Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Tengah, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (5/2/2025).

Setelah hadir di Bakamla Zona Tengah untuk 'belanja masalah', Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan pihaknya juga akan mengundang Bakamla RI, dan Bakamla dari tiga zona di Indonesia ke DPR untuk melakukan pendalam berikutnya terkait masalah-masalah yang dihadapi Bakamla dalam menjalankan tugasnya.

Terlebih saat ini, Anton pun menyoroti terkait efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah, yang juga secara tidak langsung berdampak pada kinerja Bakamla di Laut Indonesia.

"Kita tunggu Bakamla hadir, dan kita tanya mana yang bisa kita optimalisasi. Jadi intinya jangan sampai Bakamla ini udah dipotong (anggarannya) terus tidak bisa berjalan. Jadi tentu kita harus memberikan anggaran yang lebih, tetapi dengan fungsi yang tepat," kata Legislator Dapil Jawa Barat V ini.

Senada dengan Anton, Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi mengungkapkan pentingnya koordinasi antar instansi, efisiensi anggaran, serta penguatan Bakamla sebagai "Coast Guard" Indonesia yang profesional dan modern sehingga keamanan laut yang efisien, efektif, dan strategis dapat terwujud.

"Mendukung penuh upaya menjadikan Bakamla RI sebagai penjaga pantai modern dan profesional, yang mampu menjawab tantangan maritim global," pungkas Politisi Fraksi PAN ini. (we/aha)