PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menjelaskan persoalan penataan lingkungan hidup mengemuka dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi XII dengan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR). Menurutnya, BUMD pelat merah yang bergerak di bidang pertambangan Batubara tersebut perlu menata pasca pertambangan melalui Upaya reklamasi.

Serta, diperlukan pula upaya pemulihan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukkannya yang berada di wilayah Provinsi Riau.

"Penataan lingkungan setelah penambangan batubara ini sangat penting, apalagi program Presiden Prabowo menekankan tentang lingkungan hidup yang terus mengharmonisasi dengan alam semesta," ujar Rokhmat kepada Parlementaria usai hadir pertemuan Komisi XII dengan Direksi PT PIR di Pekanbaru, Riau, Jumat (29/11/2024).

Selain itu, Rokhmat mendorong PT PIR agar kedepannya dapat semakin meningkatkan realisasi produksi. Sehingga, dapat memberikan manfaat yang lebih ke APBD Provinsi Riau dan bukan sebaliknya menjadi beban APBD.

"Dari awal kami mendorong PT. PIR untuk merekrut orang-orang profesional, orang-orang yang kompeten di bidang tambang sehingga pendapatannya akan meningkat," tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya Direksi PT PIR untuk mengedepankan transparansi serta. keterbukaan laporan keuangan. Sehingga dengan demikian, tandas Rokhmat, PT PIR bisa menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau dengan jumlah yang semakin bertambah.

"Dan satu-satunya lagi saya berharap PT. PIR ini, kita dukung dari Dirjen Batubara, kemudian dari Dirjen Lingkuan Hidup, termasuk Pemprov. Karena ini adalah aset BUMN yang harus tumbuh besar, berkembang, biar bermanfaat buat masyarakat," pungkas Rokhmat.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulhas (F-PAN) Anggota Komisi XII Cek Endra (F-Golkar), Mulyadi (F-Demokrat) dan Meitri Citra Wardani (F-PKS). Hadir pula Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM dan Direktur Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup. (pun/rdn)