JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

METADATA Monografi Hukum
Jenis	Pasal/Ayat dalam UU yang dibatalkan oleh Putusan MK
Judul	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) merupakan salah satu undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020 sejak berlaku pada 21 November 2011. Selain itu terdapat frasa dalam pasal di UU OJK yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, dan beberapa pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang lain. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU OJK yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang lain, dan yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan. Dokumen tersebut kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, peraturan pelaksana dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah: 1. Pasal 1 angka 1 melalui Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014
Tahun Terbit	2020
Edisi
Nomor Panggil	-
Tempat Terbit	Jakarta
Penerbit	-
Deskripsi Fisik	-
Bidang Hukum	Hukum Umum
ISBN	-
Eksemplar
Bahasa	Indonesia
Lokasi
TEU Orang/Badan	Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat
Subjek
Lampiran
Gambar Sampul
Website Asal

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI