JDIH SETJEN DPR - JDIH SETJEN DPR

METADATA Monografi Hukum
Jenis	Pasal/Ayat dalam UU yang dibatalkan oleh Putusan MK
Judul	Kompilasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas), yang menjadi landasan untuk pengelolaan minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan dikuasai oleh negara agar pengelolaannya secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Migas beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 1 angka 23 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 2. Pasal 4 ayat (3) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 3. Pasal 11 ayat (1) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 4. Pasal 12 ayat (3) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 5. Pasal 20 ayat (3) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 6. Pasal 21 ayat (1) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 7. Pasal 22 ayat (1) melalui putusan MK No. 002/PUU-I/2003. 8. Pasal 28 ayat (2) melalui putusan MK No. 002/PUU-I/2003. 9. Pasal 28 ayat (3) melalui putusan MK No. 002/PUU-I/2003. 10. Pasal 41 ayat (2) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 11. Pasal 44 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 12. Pasal 45 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 13. Pasal 48 ayat (1) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 14. Pasal 49 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 15. Pasal 59 huruf a melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 16. Pasal 61 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012. 17. Pasal 63 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
Tahun Terbit	2021
Edisi
Nomor Panggil	-
Tempat Terbit	Jakarta
Penerbit	-
Deskripsi Fisik	-
Bidang Hukum	Hukum Umum
ISBN	-
Eksemplar
Bahasa	Indonesia
Lokasi
TEU Orang/Badan	Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat
Subjek
Lampiran
Gambar Sampul
Website Asal

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI