JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-undang Darurat No. 35 Tahun 1950 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Pajak Perseroan Tahun 1951, sebagai Undang-undang.

METADATA Undang-Undang
Nomor	24
Tahun	1953
Tanggal Penetapan	30 December 1952
Tanggal Pengundangan	08 January 1953
Tanggal Pengundangan	1953-01-08
Abstrak	PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951 - PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1952 UU NO. 24, LN 1952/NO. 89, TLN NO. 629, LL SETNEG : 3 HLM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951 (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 35 TAHUN 1950, LEMBARAN NEGARA NR 77 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Pemerintah, dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nomor 35 tahun 1950); Berkenaan dengan itu Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-Undang Darurat itu dengan beberapa perubahan yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 97, Pasal 89, dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Pungutan tambahan pokok pajak tiga ratus persen (300%) dari ketetapan pajak perseroan mengenai masa berakhir pada suatu tanggal di antara 30 Juni 1950 dan 1 Juli 1951. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Januari 1953. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan - hlm.
Lampiran

Bidang

Tidak ada data

Status

Menetapkan UU Drt. - UU Drt.No.35/1950

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data