JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 tahun 1950 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan tahun 1950, sebagai Undang-undang.

METADATA Undang-Undang
Nomor	23
Tahun	1953
Tanggal Penetapan	30 December 1952
Tanggal Pengundangan	08 January 1953
Tanggal Pengundangan	1953-01-08
Abstrak	PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950 - PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1952 UU NO. 23, LN 1952/NO. 88, TLN NO. 628, LL SETNEG : 3 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 4 TAHUN 1950) TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950 SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Pemerintah, berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, telah menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1950 tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan dan pajak perseroan tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 Nr 4); berkenaan dengan hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-Undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan/atau tambahan yang dimajukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 97 jo Pasal 89 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Pungutan tambahan pokok Pajak tiga ratus persen (300%) dari ketetapan pajak perseroan mengenai masa berakhir pada suatu tanggal di antara 30 Juni 1949 dan 1 Juli 1950. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Januari 1953. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan - hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi XI

Status

Menetapkan UU Drt. - UU Drt.No.3/1950

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data