JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-Undang darurat No.25 dan 34 tahun 1950 tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai R.I.S. sebagai UU.

METADATA Undang-Undang
Nomor	21
Tahun	1952
Tanggal Penetapan	24 October 1952
Tanggal Pengundangan	29 October 1952
Tanggal Pengundangan	1952-10-29
Abstrak	PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT - HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN - MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1952 UU NO. 21, LN 1952/NO. 78, TLN NO. -, LL SETNEG : 5 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG- UNDANG DARURAT NOMOR 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam Pasal 139 ayat (1) Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan dan mengubah Undang-Undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nomor 25 dan Nomor 34 tahun 1950, Lembaran-Negara Nomor 41 dan Nomor 74 tahun 1950. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal-pasal 86, 90 dan 97 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, bernoemigsoverdrachtregeling 1928 (Staatsblad Nomor 35) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1949 Nomor 3. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Penetapan Undang-Undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Oktober 1952. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 5 pasal perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan. - Penjelasan - hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi II

Status

Menetapkan UU Drt. - UU Drt. No.25 dan 34 / 1950
Dicabut UU - UU No. 8/1974

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data