JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-Undang darurat No.4 th. 1952 tentang Pokok Bea (Opsenten) atas Bea-bea Masuk selama tahun 1952, sebagai Undang-Undang.

METADATA Undang-Undang
Nomor	11
Tahun	1952
Tanggal Penetapan	11 August 1952
Tanggal Pengundangan	21 August 1952
Tanggal Pengundangan	1952-08-21
Abstrak	BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952 - TAMBAHAN POKOK BEA - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT (OPSENTEN) 1952 UU NO. 11, LN 1952/NO. 56, TLN NO. -, LL SETNEG : 2 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN) ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952 (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1952 (Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1952); selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-Undang Darurat itu. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 89 dan Pasal 97 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Penetapan Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Darurat tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1952 (Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1952) ditetapkan sebagai Undang-Undang. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku diundangkan pada tanggal 21 Agustus 1952. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat penetapan 1 pasal. - Penjelasan - hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi XI

Status

Menetapkan UU Drt. - No. 4 Tahun 1952 Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952
Diubah UU - No. 13 Tahun 1952 Tentang Perubahan Berselang Dari Jumlah Opsenten Atas Beberapa Pos Dari Tarip Bea-Bea Masuk

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data