JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Stbl. 1948 No.141).

METADATA Undang-Undang
Nomor	25
Tahun	1951
Tanggal Penetapan	22 December 1951
Tanggal Pengundangan	31 December 1951
Tanggal Pengundangan	1951-12-31
Abstrak	HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (2) ORDONANSI - MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA 1951 UU NO. 25, LN 1951/NO. 122, TLN NO. 181, LL SETNEG : 2 HLM UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (2) ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NO. 141) - Perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya aturan-hukuman, termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141); karena keadaan-keadaan yang mendesak perpanjangan waktu tersebut perlu dengan segera diadakan. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 26 tahun 1951). - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman, termaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141). Tahun 1952 yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141 juncto Lembaran Negara 1951 No. 26) diubah menjadi tahun 1953. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 1951. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan 1 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi III

Status

Ditetapkan UU - Nomor 16 tahun 1954

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data