JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-Undang Darurat No.32 tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia, sebagai Undang-Undang.

METADATA Undang-Undang
Nomor	19
Tahun	1951
Tanggal Penetapan	12 October 1951
Tanggal Pengundangan	16 October 1951
Tanggal Pengundangan	1951-10-16
Abstrak	DAERAH PABEAN INDONESIA - PENGGABUNGAN PULAU WEH - PENETAPAN UNDANG-UNDANG 1951 UU NO. 19, LN 1951/NO. 102, TLN NO. -, LL SETNEG : 2 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 32 TAHUN 1950 TENTANG PENGGABUNGAN PULAU WEH KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 96 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat tentang perubahan "Tariefordonnantie" (Staatsblad 1910 No.628, sebagai telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi 15 Desember tahun 1949 (Staatsblad No. 391)" (Undang-Undang Darurat No. 32 tahun 1950); selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-Undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan yang dimajukan oleh Pemerintah. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 97 ayat (4) jo. Pasal 89 Undang- Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penggabungan Pulau Weh Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan 16 Oktober 1951, dan berlaku surut sampai tanggal 21 Nopember 1950. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan - hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi II

Status

Menetapkan UU Drt. - UU Drt No.32/1950 sebagai UU

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data