JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan UU No.15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon-Progo.

METADATA Undang-Undang
Nomor	18
Tahun	1951
Tanggal Penetapan	12 October 1951
Tanggal Pengundangan	15 October 1951
Tanggal Pengundangan	1951-10-15
Abstrak	KABUPATEN KULON PROGO DAN ADIKARTO - PENGGABUNGAN DAERAH-DAERAH - PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 1951 UU NO. 18, LN 1951/NO. 101, TLN NO. -, LL SETNEG : 2 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1950 REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENGGABUNGAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAN ADIKARTO DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENJADI SATU KABUPATEN DENGAN NAMA KULON PROGO - Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto masing-masing hanya merupakan daerah Kabupaten yang terlampau kecil untuk langsung barter sendiri-sendiri dengan sempurna sebagai daerah yang berotonomi; dengan digabungkannya kedua Kabupaten tersebut berarti pula efficiency susunan pemerintahan di daerah-daerah tersebut sesuai dengan perkembangan ketata negaraan dewasa ini; guna penggabungan daerah- daerah Kabupaten tersebut, perlu mengubah Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 Republik Indonesia tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal-pasal 89, 131 dan 132 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Undang-Undang No. 22 tahun 1948; Undang-Undang No. 3 dan No. 15 tahun 1950 Republik Indonesia jo. Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 1951. - Undang-Undang ini terdiri dari 3 Pasal. - Penjelasan - hlm. -
Lampiran

Bidang

Komisi II

Status

Mengubah UU - UU No. 15/1950

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data