Aparatur Sipil Negara

METADATA
Nomor	5
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	15 January 2014
Tanggal Pengundangan	15 January 2014
Tanggal Pengundangan	2014-01-15
Abstrak	NEGARA - APARATUR SIPIL 2014 UU NO. 5, LN 2014/NO. 6, TLN. NO. 5494, LL SETNEG : 105 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. - Dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 dan Pasal 21. - Dalam Undang-Undang ini diatur antara lain tentang a. Asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik b. Kode perilaku, jenis, status, kedudukan fungsi, dan tugas Aparatur Sipil Negara c. Peran jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) hak dan kewajiban PNS d. Kelembagaan e. Pengangkatan dan pemberhentian f. Manajemen ASN yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan; pangkat dan jabatan g. Pangkat dan Jabatan, Pengembangan Karier, Pola Karier, Promosi Mutasi, Penilaian Kinerja Penggajian dan Tunjangan Penghargaan Pemberhentian Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Perlindungan h. Manajemen PPPK yang meliputi penetapan kebutuhan,pengadaan, penilaian kinerja,penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan perlindungan. i. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi di pusat dan daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi j. Pegawai ASN yang menjadi pejabat negara k. Organisasi dan sistem informasi ASN serta penyelesaian sengketa. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2014. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN. - KASN dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 15 Bab dan 141 Pasal. - Penjelasan 25 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi II

Status

Mencabut UU - UU NO. 8 / 1974
Mencabut UU - UU NO. 43 / 1999
Mencabut UU - Bab V Ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah, UU NO. 32 / 2004

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 18/2019	Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudamya
2.	Pasal 107 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 49/2018	Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
3.	Pasal 109 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 17/2020	tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4.	Pasal 125 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
5.	Pasal 126 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	RPP tentang Korps Pegawai ASN
6.	Pasal 129 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 79/2021	Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
7.	Pasal 17 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
8.	Pasal 18 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
9.	Pasal 19 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
10.	Pasal 20 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
11.	Pasal 24 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
12.	Pasal 36 Ayat 6	Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara No. 9/2020	SYARAT, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
13.	Pasal 39 Ayat 6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 12/2014	Tata Cara Seleksi Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi
14.	Pasal 42 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 118/2014	Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara
15.	Pasal 46 Ayat -	Peraturan Presiden No. 79/2018	Lembaga Administrasi Negara
16.	Pasal 50 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 58/2013	Badan Kepegawaian Negara
17.	Pasal 57 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
18.	Pasal 67 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
19.	Pasal 68 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
20.	Pasal 74 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
21.	Pasal 78 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
22.	Pasal 78 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 30/2019	Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
23.	Pasal 81 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
24.	Pasal 86 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
25.	Pasal 86 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 94/2021	Disiplin Pegawai Negeri SIpil
26.	Pasal 89 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
27.	Pasal 90 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 21/2014	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
28.	Pasal 91 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 11/2017	Manajemen Pegawai Negeri Sipil
29.	Pasal 92 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 66/2017	Perubahan Atas PP No 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN
30.	Pasal 94 Ayat 1	Peraturan Presiden No. 38/2020	Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
31.	Pasal 94 Ayat 4	Keputusan Menteri No. 0/0	0

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Aparatur Sipil Negara