Perindustrian

METADATA
Nomor	3
Tahun	2014
Tanggal Penetapan	15 January 2014
Tanggal Pengundangan	15 January 2014
Tanggal Pengundangan	2014-01-15
Abstrak	PERINDUSTRIAN 2014 UU NO. 3, LN 2014/NO. 4, TLN. NO. 5492, LL SETNEG : 85 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan industri sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. - Dalam undang-undang ini diatur mengenai : penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian. CATATAN: - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2014. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 17 Bab, 125 Pasal. - Penjelasan 27 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Mencabut UU - UU NO. 5 TH 1984

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 100 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
2.	Pasal 102 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 64/2016	Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri
3.	Pasal 103 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
4.	Pasal 106 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
5.	Pasal 108 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 107/2015	Izin Usaha Industri
6.	Pasal 108 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 142/2015	Kawasan Industri
7.	Pasal 111 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 2/2017	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
8.	Pasal 112 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
9.	Pasal 115 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
10.	Pasal 117 Ayat 6	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
11.	Pasal 12 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 2/2018	Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019
12.	Pasal 13 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
13.	Pasal 14 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
14.	Pasal 17 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
15.	Pasal 21 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
16.	Pasal 24 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
17.	Pasal 25 Ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 41/2015	Pembangunan Sumber Daya Industri
18.	Pasal 27 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 41/2015	Pembangunan Sumber Daya Industri
19.	Pasal 28 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 41/2015	Pembangunan Sumber Daya Industri
20.	Pasal 30 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 41/2015	Pembangunan Sumber Daya Industri
21.	Pasal 32 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 41/2015	Pembangunan Sumber Daya Industri
22.	Pasal 33 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 41/2015	Pembangunan Sumber Daya Industri
23.	Pasal 33 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 9/2018	Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
24.	Pasal 34 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
25.	Pasal 35 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
26.	Pasal 38 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
27.	Pasal 39 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
28.	Pasal 39 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 41/2015	Pembangunan Sumber Daya Industri
29.	Pasal 40 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 41/2015	Pembangunan Sumber Daya Industri
30.	Pasal 41 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
31.	Pasal 47 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
32.	Pasal 48 Ayat 3	UU No. 0/0	Belum ditetapkan
33.	Pasal 6 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 17/1986	Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri
34.	Pasal 61 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 2/2017	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
35.	Pasal 63 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 142/2015	Kawasan Industri
36.	Pasal 7 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
37.	Pasal 71 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 2/2017	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
38.	Pasal 76 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 29/2018	Tentang Pemberdayaan Industri
39.	Pasal 81 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 39/2018	Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau
40.	Pasal 83 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 29/2018	Tentang Pemberdayaan Industri
41.	Pasal 84 Ayat 9	Peraturan Pemerintah No. 29/2018	Tentang Pemberdayaan Industri
42.	Pasal 86 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 29/2018	Tentang Pemberdayaan Industri
43.	Pasal 87 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum ditetapkan
44.	Pasal 9 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 14/2015	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
45.	Pasal 90 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 29/2018	Tentang Pemberdayaan Industri
46.	Pasal 95 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 29/2018	Tentang Pemberdayaan Industri
47.	Pasal 99 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 29/2018	Tentang Pemberdayaan Industri

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perindustrian