JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pemerintahan Sumatra.

METADATA
Nomor	10
Tahun	1948
Tanggal Penetapan	15 April 1948
Tanggal Pengundangan	15 April 1948
Tanggal Pengundangan	1948-04-15
Abstrak	SUMATRA - PEMERINTAHAN 1948 UU NO. 10, LN 1948/NO. -, TLN NO. -, LL SETNEG : 3 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN SUMATRA - Melihat luasnya daerah Sumatra perlu dibagi dalam tiga propinsi; pemerintahan daerah akan diatur berdasarkan kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Pembagian Sumatra dalam tiga Propinsi yaitu Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan, yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 April 1948. - Undang-Undang ini terdiri dari 5 Pasal. - Penjelasan - hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi II

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 3 Ayat 1	UU No. 22/1948	Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
2.	Pasal 4 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 10/1948	Peraturan yang mengatur Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatra.

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data