JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1947 tentang Komisaris Negara Menjadi Undang-Undang

METADATA Undang-Undang
Nomor	35
Tahun	1947
Tanggal Penetapan	18 October 1947
Tanggal Pengundangan	18 October 1947
Tanggal Pengundangan	1947-10-18
Abstrak	PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1947 - PENGESAHAN 1947 UU NO. 35, LN 1947/NO. -, TLN NO. -, LL SETNEG : 1 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1947 - Perlu mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1947 tanggal 19 Agustus 1947 tentang Komisaris Negara, yang ditetapkan dengan mempergunakan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Pasal VI Aturan Peralihan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1947 tentang Komisaris Negara. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan pada tanggal 18 Oktober 1947. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan - hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi VI

Status

Menetapkan Peraturan Pemerintah - PP No. 21/1947

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data