JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang No.3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.

METADATA Undang-Undang
Nomor	4
Tahun	1978
Tanggal Penetapan	26 July 1978
Tanggal Pengundangan	26 July 1978
Tanggal Pengundangan	1978-07-26
Abstrak	DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG - UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1967 - PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN 1978 UU NO. 4, LN 1978 / NO. 33, TLN. NO. 3123 , LL SETNEG : 9 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1967 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG - Sesuai dengan perkembangan pemerintahan dewasa ini serta untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pertimbangan Agung untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu segera mengadakan perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978; dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. - Undang-undang ini dibentuk dalam rangka usaha meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pertimbangan Agung untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya, dipandang perlu segera mengadakan perubahan dan penyempurnaan Undang undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Juli 1978. - Undang-undang ini terdiri dari 5 pasal. - Penjelasan 3 hlm
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi II

Status

Mengubah UU - UU No. 3/1967

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 12 Ayat 4	UU No. 3/1967	Dewan Pertimbangan Agung

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data