JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philipina serta Protokol.

METADATA Undang-Undang
Nomor	10
Tahun	1976
Tanggal Penetapan	26 July 1976
Tanggal Pengundangan	26 July 1976
Tanggal Pengundangan	1976-07-26
Abstrak	REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PHILIPPINA - PERJANJIAN EKSTRADISI - PENGESAHAN 1976 UU NO. 10, LN 1976 / NO. 38, TLN. NO. 3087 , LL SETKAB : 4 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PHILIPPINA SERTA PROTOKOL - Pada tanggal 10 Pebruari 1976 di Jakarta telah ditandatangani perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philipina dengan disertai Protokol. Perjanjian tersebut diadakan untuk mengadakan kerjasama yang lebih efektif dalam memberantas kejahatan dan terutama mengatur dan meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Philipina dalam masalah ekstradisi, maka perlu diadakan perjanjian mengenai ekstradisi. Perjanjian serta Protokol tersebut perlu disahkan dengan undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philippina serta Protokol tertanggal 10 Pebruari 1976. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Juli 1976. - Undang-undang ini terdiri dari 2 pasal. - Penjelasan 2 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data