JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

METADATA
Nomor	8
Tahun	2004
Tanggal Penetapan	29 March 2004
Tanggal Pengundangan	29 March 2004
Tanggal Pengundangan	2004-03-29
Abstrak	PERADILAN UMUM - PERUBAHAN 2004 UU NO. 8, LN 2004 / NO. 34, TLN. NO. 4379, LL SETNEG : 23 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM - Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. - Dasar hukum undang-undang ini : adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan umum; batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim; pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim; dan pengaturan pengawasan terhadap hakim. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 29 Maret 2004. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 39 Perubahan pasal. - Penjelasan 8 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Diubah UU - UU NO. 49 / 2009 tentang Peradilan Umum
Mengubah UU - UU No. 2 / 1986 tentang Peradilan Umum

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 18 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 36/2011	Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim
2.	Pasal 20 Ayat 3	Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/058/SK/VI/2006	Tata Kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.
3.	Pasal 36 Ayat 3	Peraturan Mahkamah Agung No. 7/2015	Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
4.	Pasal 43 Ayat 3	Peraturan Mahkamah Agung No. 7/2015	Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
5.	Pasal 54 Ayat 4	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/096/SK/X/2006	Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Sedang Diklarifikasi Dengan Instansi Terkait
6.	Pasal 54 Ayat 5	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/096/SK/X/2006	Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Sedang Diklarifikasi Dengan Instansi Terkait
7.	Pasal 67 Ayat 2	Peraturan Mahkamah Agung No. 7/2015	Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data