Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


METADATA
Nomor 14
Tahun 1992
Tanggal Penetapan 12 May 1992
Tanggal Pengundangan 12 May 1992
Tanggal Pengundangan 1992-05-12
Abstrak ANGKUTAN JALAN - LALU LINTAS 1992 UU NO. 14, LN 1992 / NO. 49, TLN. NO. 3480, LL SETKAB : 78 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan-jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945; dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pembinaan; Prasarana; Kendaraan; Pengemudi; Lalu Lintas; Angkutan; Lalu Lintas dan Angkutan Bagi Penderita Cacat; Dampak Lingkungan; Penyerahan Urusan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang diundangkan 12 Mei 1992, dan mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992. - Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 16 Bab dan 74 Pasal. - Penjelasan 43 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi V
Status
  • Mencabut UU - UU No. 3/1965
  • Dicabut UU - UU No. 22/2009
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    2.
    Pasal 11
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 43/1993
    Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
    3.
    Pasal 12
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 44/1993
    Kendaraan dan Pengemudi
    4.
    Pasal 13
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 44/1993
    Kendaraan dan Pengemudi
    5.
    Pasal 14
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 44/1993
    Kendaraan dan Pengemudi
    6.
    Pasal 15
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 44/1993
    Kendaraan dan Pengemudi
    7.
    Pasal 16
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 42/1993
    Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
    8.
    Pasal 17
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 44/1993
    Kendaraan dan Pengemudi
    9.
    Pasal 18
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 44/1993
    Kendaraan dan Pengemudi
    10.
    Pasal 19
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 44/1993
    Kendaraan dan Pengemudi
    11.
    Pasal 20
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 44/1993
    Kendaraan dan Pengemudi
    12.
    Pasal 21
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 43/1993
    Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
    13.
    Pasal 22
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 43/1993
    Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
    14.
    Pasal 25
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 43/1993
    Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
    15.
    Pasal 26
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 43/1993
    Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
    16.
    Pasal 32
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    17.
    Pasal 33
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    18.
    Pasal 34
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 41/1993
    Angkutan Jalan
    19.
    Pasal 37
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 41/1993
    Angkutan Jalan
    20.
    Pasal 39
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 41/1993
    Angkutan Jalan
    21.
    Pasal 40
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 41/1993
    Angkutan Jalan
    22.
    Pasal 41
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 41/1993
    Angkutan Jalan
    23.
    Pasal 46
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    24.
    Pasal 49
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 41/1993
    Angkutan Jalan
    25.
    Pasal 5
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    26.
    Pasal 50
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 44/1993
    Kendaraan dan Pengemudi
    27.
    Pasal 51
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 22/1990
    Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
    28.
    Pasal 7
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 43/1993
    Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
    29.
    Pasal 71
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 44/1993
    Kendaraan dan Pengemudi
    30.
    Pasal 71
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 43/1993
    Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
    31.
    Pasal 8
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 43/1993
    Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
    32.
    Pasal 9
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 43/1993
    Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI