JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Ketentuan-Ketentuan Pokok Penngelolaan Lingkungan Hidup.

METADATA
Nomor	4
Tahun	1982
Tanggal Penetapan	11 March 1982
Tanggal Pengundangan	11 March 1982
Tanggal Pengundangan	1982-03-11
Abstrak	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - KETENTUAN-KETENTUAN POKOK 1982 UU NO. 4, LN 1982 / NO. 12, TLN. NO. 3215, LL SETKAB: 17 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - Dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UndangUndang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan kehidupan antar bangsa adalah sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia. Dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, perlu ditetapkan undang-undang yang meletakkan ketentuan-ketentuan pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : mengenai Hak, Kewajiban, dan Wewenang; Perlindungan Lingkungan Hidup; Kelembagaan; Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 1982. - Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 9 Bab dan 24 Pasal. - Penjelasan 9 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VII

Status

Dicabut UU - UU No. 23 Tahun 1997

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 4	UU No. 24/1992	Penataan Ruang
2.	Pasal 11 Ayat 0	UU No. 0/0	-
3.	Pasal 12 Ayat 0	UU No. 5/1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4.	Pasal 13 Ayat -	UU No. 0/0	-
5.	Pasal 14 Ayat -	UU No. 5/1982	Cagar Budaya
6.	Pasal 15 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 20/1990	Pengendalian Pencemaran Air
7.	Pasal 16 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 29/1986	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
8.	Pasal 17 Ayat -	UU No. 23/1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
9.	Pasal 18 Ayat 1	Keputusan Presiden No. 25/1983	Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara
10.	Pasal 20 Ayat 4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7/2014	Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
11.	Pasal 20 Ayat 2	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9/2010	Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup
12.	Pasal 6 Ayat 2	Peraturan Perundang-undangan No. 0/0	-
13.	Pasal 7 Ayat 3	UU No. 5/1984	Perindustrian
14.	Pasal 8 Ayat 2	UU No. 23/1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data