Perkawinan.

METADATA
Nomor	1
Tahun	1974
Tanggal Penetapan	02 January 1974
Tanggal Pengundangan	02 January 1974
Tanggal Pengundangan	1974-01-02
Abstrak	PERKAWINAN 1974 UU NO. 1, LN 1974 / NO. 1, TLN. NO. 3019 , LL SETKAB : 39 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN - Sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua negara. - Dasar hukum Undang-Undang ini Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perkawinan, yang di dalamnya memuat syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal-usul anak, perkawinan di luar Indonesia, dan perkawinan campuran. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkayaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 1974. - Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal. - Penjelasan 13 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Dicabut UU - Pasal 63 ayat (2) dicabut dengan UU No. 7/1989
Mencabut Stbl. - Stb.1933 No. 74 dan Stb. 1898 No. 158
Diubah Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 46/PUU-VIII/2010, untuk Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
Diubah Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 69/PUU-XIII/2015, untuk Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
Diubah UU - UU No. 16/2019

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 9/1975	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2.	Pasal 12 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 9/1975	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3.	Pasal 16 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 45/1990	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
4.	Pasal 39 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 45/1990	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
5.	Pasal 40 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 9/1975	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
6.	Pasal 43 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 9/1975	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
7.	Pasal 58 Ayat -	UU No. 12/2006	Kewarganegaraan Republik Indonesia
8.	Pasal 67 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 9/1975	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perkawinan.