JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

METADATA
Nomor	12
Tahun	1980
Tanggal Penetapan	26 December 1980
Tanggal Pengundangan	26 December 1980
Tanggal Pengundangan	1980-12-26
Abstrak	BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA - BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA - PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA - HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF 1980 UU NO. 12, LN 1980 / NO. 71, TLN. NO. 3182 , LL SETKAB: 17 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA - Pada dewasa ini, Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dipandang perlu diatur dengan Undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Dalam Undang undang ini tidak diatur Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, karena hal itu telah diatur dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 1978. Untuk meningkatkan mutu dan dayaguna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Desember 1980. - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan - Undang-undang ini terdiri dari 8 Bab dan 30 pasal. - Penjelasan 7 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi XI

Status

Mencabut UU - UU No. 9/1953, UU No. 5/1955, UU No. 10/1971

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 14 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 78/2000	Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya
2.	Pasal 2 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 75/2000	Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara
3.	Pasal 3 Ayat 2	Keputusan Presiden No. 68/2001	Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
4.	Pasal 4 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 75/2000	Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara
5.	Pasal 5 Ayat 4	Keputusan Presiden No. 12/1990	Uang Paket Bagi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Tidak Merangkap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Keppres Nomor 13 Tahun 1990 tentang Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pertimbangan Agung Keppres Nomor 14 Tahun 1990 tentang Uang Sidang Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dan Mahkamah Agung

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data