Sumber Daya Air

METADATA
Nomor	7
Tahun	2004
Tanggal Penetapan	18 March 2004
Tanggal Pengundangan	18 March 2004
Tanggal Pengundangan	2004-03-18
Abstrak	SUMBER DAYA AIR 2004 UU NO. 7, LN 2004 / NO. 32, TLN. NO. 4377, LL SETKAB : 110 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang undang yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : pengaturan menyeluruh tidak hanya meliputi bidang pengelolaan sumber daya air, tetapi juga meliputi proses pengelolaan sumber daya air. Mengingat sumber daya air menyangkut kepentingan banyak sektor, daerah pengalirannya menembus batas-batas wilayah administrasi, dan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, undang-undang ini menetapkan perlunya dibentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan wakil dari pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah. Wadah koordinasi tersebut dibentuk pada tingkat nasional dan provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten/ kota dan wilayah sungai dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Wadah koordinasi itu diharapkan mampu mengoordinasikan berbagai kepentingan instansi, lembaga, masyarakat, dan para pemilik kepentingan (stakeholders) sumber daya air lainnya dalam pengelolaan sumber daya air, terutama dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air, serta mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya wadah koordinasi tersebut secara teknis mendapatkan bimbingan Pemerintah dalam hal ini kementerian yang membidangi sumber daya air. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 18 Maret 2004. - Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri dari 18 Bab dan 100 Pasal. Penjelasan 55 hlm
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi V

Status

Mencabut UU - UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
Dibatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali Berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 43/2008	PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
2.	Pasal 11 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
3.	Pasal 12 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 43/2008	Air Tanah
4.	Pasal 13 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 43/2008	Air Tanah .
5.	Pasal 13 Ayat 1	Keputusan Presiden No. 0/0	-
6.	Pasal 21 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
7.	Pasal 22 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 37/2010	PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan.
8.	Pasal 25 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
9.	Pasal 27 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
10.	Pasal 28 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
11.	Pasal 31 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
12.	Pasal 32 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
13.	Pasal 34 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 37/2010	Bendungan
14.	Pasal 36 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 73/2013	Rawa
15.	Pasal 37 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 43/2008	Air Tanah
16.	Pasal 39 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
17.	Pasal 40 Ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 16/2005	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
18.	Pasal 41 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 20/2006	Irigasi
19.	Pasal 42 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
20.	Pasal 43 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
21.	Pasal 53 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
22.	Pasal 54 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
23.	Pasal 55 Ayat -	Keputusan Presiden No. 0/0	-
24.	Pasal 57 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
25.	Pasal 58 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 73/2013	Rawa
26.	Pasal 60 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 43/2008	Air Tanah
27.	Pasal 61 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
28.	Pasal 62 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
29.	Pasal 63 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
30.	Pasal 64 Ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
31.	Pasal 69 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 43/2008	Air Tanah
32.	Pasal 76 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 43/2008	Air Tanah
33.	Pasal 81 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
34.	Pasal 84 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 42/2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
35.	Pasal 86 Ayat 4	Keputusan Presiden No. 0/0	-
36.	Pasal 87 Ayat 5	Keputusan Menteri No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sumber Daya Air