JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

METADATA
Nomor	2
Tahun	1988
Tanggal Penetapan	01 March 1988
Tanggal Pengundangan	01 March 1988
Tanggal Pengundangan	1988-03-01
Abstrak	REPUBLIK INDONESIA - ANGKATAN BERSENJATA - PRAJURIT 1988 UU NO. 2, LN 1988 / NO. 4, TLN. NO. 3369, LL SETKAB : HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA - Dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3), terdapat delapan Undang- undang yang mengatur tentang pembinaan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia serta pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga Undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Undang- undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengangkatan; Pembinaan; Pengakhiran Dinas Keprajuritan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 1988. - Undang-undang ini terdiri dari 7 Bab dan 45 Pasal. - Penjelasan hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi I

Status

Dicabut UU - UU No. 34/2004
Mencabut UU - No. 12 Tahun 1953; UU No. 13 Tahun 1953; UU No. 15 Tahun 1953; UU No. 16 Tahun 1953; UU No. 17 Tahun 1953; UU No. 19 Tahun 1958; UU No. 55 Tahun 1958; dan UU No. 66 Tahun 1958

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum Ditetapkan
2.	Pasal 11 Ayat 2	Peraturan Panglima TNI No. 0/0	Belum Ditetapkan
3.	Pasal 16 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 6/1990	Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah PP No. 32 Tahun 1997
4.	Pasal 17 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 6/1990	Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah PP No. 32 Tahun 1997
5.	Pasal 19 Ayat 2	Peraturan Panglima TNI No. 0/0	Belum Ditetapkan
6.	Pasal 20 Ayat 2	Peraturan Panglima TNI No. 0/0	belum Ditetapkan
7.	Pasal 21 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 6/1990	Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah PP No. 32 Tahun 1997
8.	Pasal 23 Ayat 2	Peraturan Panglima TNI No. 0/0	Belum Ditetapkan
9.	Pasal 27 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 6/1990	Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah PP No. 32 Tahun 1997
10.	Pasal 28 Ayat 3	Peraturan Panglima TNI No. 0/0	Belum Ditetapkan
11.	Pasal 32 Ayat 5	Peraturan Panglima TNI No. 0/0	Belum Ditetapkan
12.	Pasal 36 Ayat 2	Peraturan Panglima TNI No. 0/0	Belum Ditetapkan
13.	Pasal 37 Ayat 2	Peraturan Panglima TNI No. 0/0	Belum Ditetapkan
14.	Pasal 38 Ayat 3	Peraturan Panglima TNI No. 0/0	Belum Ditetapkan
15.	Pasal 7 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 6/1990	Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah PP No. 32 Tahun 1997
16.	Pasal 9 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 6/1990	Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah PP No. 32 Tahun 1997

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data