JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

METADATA

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Mengubah Stbl. - No. 86 / 1938
Diubah UU - No. 31/2000 (Ketentuan Pasal 17)
Dicabut UU - No. 3/2014

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 13 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 13/1995	Izin Usaha Industri
2.	Pasal 14 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
3.	Pasal 15 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
4.	Pasal 16 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
5.	Pasal 17 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
6.	Pasal 20 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 24/2009	Kawasan Industri
7.	Pasal 22 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 17/1986	Kewenanganan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri
8.	Pasal 23 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
9.	Pasal 31 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 44/1997	Kemitraan
10.	Pasal 4 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan
11.	Pasal 5 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	Belum ditetapkan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data