Kesehatan


METADATA
Nomor 23
Tahun 1992
Tanggal Penetapan 17 September 1992
Tanggal Pengundangan 19 September 1992
Tanggal Pengundangan 1992-09-19
Abstrak KESEHATAN 1992 UU NO. 23, LN 1992 / NO. 100, TLN. NO. 3495, LL SETKAB : 41 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN - Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan memperhatikan peranan kesehatan di atas, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas, beberapa undang-undang di bidang kesehatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan kesehatan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Kesehatan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Hak dan Kewajiban; Tugas dan Tanggung Jawab; Tugas dan Tanggung Jawab; Sumber Daya Kesehatan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 17 September 1992. - Dengan berlakunya Undang-undang ini sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum berbentuk badan hukum, tetap dapat melaksanakan fungsinya sampai dengan disesuaikan bentuk badan hukumnya. - Penyesuaian bentuk badan hukum wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 12 Bab dan 90 Pasal. - Penjelasan - hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi IX
Status
  • Mencabut UU - UU No. 3,18/1953, UU No. 9/1960, UU No. 11/1962, UU No. 6,7/1963, UU No. 18/1964, UU No.2,3/1966
  • Dicabut UU - UU No. 29 Tahun 2004 dan UU No. 36 Tahun 2009
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 15
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 5/1997
    PSIKOTROPIKA
    2.
    Pasal 16
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 32/1996
    TENAGA KESEHATAN
    3.
    Pasal 21
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 38/2000
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
    4.
    Pasal 22
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 72/1998
    Tentang PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
    5.
    Pasal 23
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    6.
    Pasal 27
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    7.
    Pasal 34
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    8.
    Pasal 35
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    9.
    Pasal 36
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    10.
    Pasal 37
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    11.
    Pasal 38
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    12.
    Pasal 43
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    13.
    Pasal 44
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 81/1999
    PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
    14.
    Pasal 45
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    15.
    Pasal 46
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    16.
    Pasal 48
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    17.
    Pasal 50
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    18.
    Pasal 52
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    19.
    Pasal 53
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    20.
    Pasal 59
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    21.
    Pasal 63
    Ayat -2
    Peraturan Pemerintah No. 51/2009
    PEKERJAAN KEFARMASIAN
    22.
    Pasal 64
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    23.
    Pasal 66
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    24.
    Pasal 69
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 39/1995
    PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
    25.
    Pasal 70
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    26.
    Pasal 71
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    27.
    Pasal 75
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    28.
    Pasal 78
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI