Pelayaran


METADATA
Nomor 21
Tahun 1992
Tanggal Penetapan 17 September 1992
Tanggal Pengundangan 17 September 1992
Tanggal Pengundangan 1992-09-17
Abstrak PELAYARAN 1992 UU NO. 21, LN 1992 / NO. 98, TLN. NO. 3493, LL SETKAB : 114 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN - Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelayaran bagi Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan salah satu moda transportasi, tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistim transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik mampu melakukan pengangkutan secara masal, menghubungkan, dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayaran yang ada pada saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan, perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pelayaran sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pelayaran dalam Undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang; Pembinaan; Kenavigasian; Kepelabuhanan; Perkapalan; Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran oleh Kapal; Angkutan; Kecelakaan Kapal Pencarian dan Pertolongan; Sumber Daya Manusia; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang diundangkan pada tanggal 17 September 1992, dan mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. - Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan Pelaksanaan mengenai pelayaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 15 Bab dan 132 Pasal. - Penjelasan 59 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Dicabut UU - UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • Mencabut Stbl. - Stbl 1936 No. 700, Stbl 1927 No. 62,210,289, Stbl 1935 No.492,66, 468
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/2019
    PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL
    2.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    TENTANG P E R K A P A L A N
    3.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
    4.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 7/2000
    TENTANG K E P E L A U T A N
    5.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2011
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
    6.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 5/2010
    Kenavigasian
    7.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
    8.
    Pasal 10
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 5/2010
    Kenavigasian
    9.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 5/2010
    Kenavigasian
    10.
    Pasal 15
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 5/2010
    Kenavigasian
    11.
    Pasal 16
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 5/2010
    Kenavigasian
    12.
    Pasal 17
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 5/2010
    Kenavigasian
    13.
    Pasal 18
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 5/2010
    Kenavigasian
    14.
    Pasal 19
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 5/2010
    Kenavigasian
    15.
    Pasal 21
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
    16.
    Pasal 23
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
    17.
    Pasal 24
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Kepelabuhan
    18.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
    19.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
    20.
    Pasal 27
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
    21.
    Pasal 28
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
    22.
    Pasal 29
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
    23.
    Pasal 31
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
    24.
    Pasal 32
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
    25.
    Pasal 33
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 64/2015
    Perubahan Atas PP No. 61 tahun 2009 Tentang Kepelabuhan
    26.
    Pasal 35
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    27.
    Pasal 36
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    28.
    Pasal 38
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    29.
    Pasal 39
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    30.
    Pasal 40
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    31.
    Pasal 42
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    32.
    Pasal 44
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    33.
    Pasal 45
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    34.
    Pasal 46
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    35.
    Pasal 49
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    36.
    Pasal 5
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 22/2011
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
    37.
    Pasal 50
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    38.
    Pasal 51
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    39.
    Pasal 55
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    40.
    Pasal 56
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    41.
    Pasal 60
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    42.
    Pasal 61
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    43.
    Pasal 62
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    44.
    Pasal 65
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    45.
    Pasal 66
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    46.
    Pasal 67
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    47.
    Pasal 68
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 51/2002
    Perkapalan
    48.
    Pasal 69
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan di Perairan
    49.
    Pasal 70
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    50.
    Pasal 71
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    51.
    Pasal 72
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    52.
    Pasal 74
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    53.
    Pasal 76
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    54.
    Pasal 77
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    55.
    Pasal 78
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    56.
    Pasal 8
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 5/2010
    Kenavigasian
    57.
    Pasal 80
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    58.
    Pasal 81
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    59.
    Pasal 83
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    60.
    Pasal 84
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    61.
    Pasal 86
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    62.
    Pasal 87
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 20/2010
    Angkutan Di Perairan
    63.
    Pasal 89
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 9/2019
    Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
    64.
    Pasal 9
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 5/2010
    Kenavigasian
    65.
    Pasal 93
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 9/2019
    Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
    66.
    Pasal 94
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 9/2019
    Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
    67.
    Pasal 97
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 7/2000
    Kepelautan
    68.
    Pasal 98
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 7/2000
    Kepelautan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI