Penerbangan


METADATA
Nomor 15
Tahun 1992
Tanggal Penetapan 25 May 1992
Tanggal Pengundangan 25 May 1992
Tanggal Pengundangan 1992-05-25
Abstrak PENERBANGAN 1992 UU NO. 15, LN 1992 / NO. 53, TLN. NO. 3481, LL SETKAB : 59 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENERBANGAN - Penerbangan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional, yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik mampu mencapai tujuan dalam waktu cepat, berteknologi tinggi dan memerlukan tingkat keselamatan tinggi, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbangan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan penerbangan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdayaguna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai penerbangan dalam Undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang diatur tentang : Kedaulatan Atas Wilayah Udara; Pembinaan; Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara Serta Penggunaannya Sebagai Jaminan; Penggunaan Pesawat Udara; Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; Bandar Udara; Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Serta Penelitian Sebab-Sebab Kecelakaan Pesawat Udara; Angkutan Udara; Dampak Lingkungan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang diundangkan 12 Mei 1992, dan mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992. - Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan, dinyatakan tidak berlaku. - Undang-undang ini terdiri dari 15 Bab dan 76 Pasal. - Penjelasan 31 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi V
Status
  • Mencabut UU - UU No. 83/1958
  • Dicabut UU - UU No. 1/2009
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 3/2001
    Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
    2.
    Pasal 12
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    3.
    Pasal 13
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 40/1995
    Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2000
    4.
    Pasal 14
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 3/2001
    Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
    5.
    Pasal 15
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 70/2001
    Kebandarudaraan
    6.
    Pasal 17
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    7.
    Pasal 18
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 3/2001
    Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
    8.
    Pasal 19
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 3/2001
    Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
    9.
    Pasal 22
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 3/2001
    Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
    10.
    Pasal 23
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 3/2001
    Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
    11.
    Pasal 24
    Ayat (7)
    Peraturan Pemerintah No. 3/2001
    Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
    12.
    Pasal 25
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 71/1996
    Kebandarudaraan yang telah diganti dengan PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
    13.
    Pasal 26
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 71/1996
    Kebandarudaraan yang telah diganti dengan PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
    14.
    Pasal 27
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 3/2001
    Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
    15.
    Pasal 29
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 71/1996
    Kebandarudaraan yang telah diganti dengan PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
    16.
    Pasal 30
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 71/1996
    Kebandarudaraan yang telah diganti dengan PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
    17.
    Pasal 33
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 36/2006
    Pencarian dan Pertolongan
    18.
    Pasal 34
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 36/2006
    Pencarian dan Pertolongan
    19.
    Pasal 36
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 40/1995
    Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2000
    20.
    Pasal 37
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 40/1995
    Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2000
    21.
    Pasal 38
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 40/1995
    Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2000
    22.
    Pasal 41
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 40/1995
    Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2000
    23.
    Pasal 42
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 40/1995
    Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2000
    24.
    Pasal 43
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 40/1995
    Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2000
    25.
    Pasal 44
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 40/1995
    Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2000
    26.
    Pasal 49
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 40/1995
    Angkutan Udara, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2000
    27.
    Pasal 50
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 3/2001
    Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
    28.
    Pasal 51
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 70/2001
    Kebandarudaraan
    29.
    Pasal 6
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 3/2001
    Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
    30.
    Pasal 7
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 3/2001
    Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
    31.
    Pasal 9
    Ayat (10)
    Peraturan Pemerintah No. 3/2001
    Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI