JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dana Pensiun

METADATA
Nomor	11
Tahun	1992
Tanggal Penetapan	20 April 1992
Tanggal Pengundangan	20 April 1992
Tanggal Pengundangan	1992-04-20
Abstrak	PENSIUN - DANA 1992 UU NO. 11, LN 1992 / NO. 37, TLN. NO. 3477, LL SETKAB : 71 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG DANA PENSIUN - Dana Pensiun merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Adanya Dana Pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk peningkatan produktivitas. Untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan Dana Pcnsiun sesuai dengan fungsinya, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraannya dalam suatu Undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun; Dana Pensiun Pemberi Kerja; Dana Pensiun Lembaga Keuangan; Pemberian Fasilitas Perpajakan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 April 1992. - Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan Dana Pensiun dengan nama apapun baik dengan atau tanpa iuran, yang belum mendapat persetujuan Menteri diwajibkan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri berdasarkan Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 9 Bab dan 63 Pasal. - Penjelasan 37 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mencabut Stbl. - Stbl 1926 No. 377

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 76/1992	Dana Pensiun Pemberi Kerja
2.	Pasal 13 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 76/1992	Dana Pensiun Pemberi Kerja
3.	Pasal 17 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 76/1992	Dana Pensiun Pemberi Kerja
4.	Pasal 18 Ayat 1	Keputusan Menteri Keuangan No. 230/KMK.017/1993	Maksimum Iuran Dan Manfaat Pensiun
5.	Pasal 18 Ayat 2	Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.017/1998	Iuran Dan Manfaat Pensiun
6.	Pasal 18 Ayat 3	Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.017/1998	Iuran Dan Manfaat Pensiun
7.	Pasal 28 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 76/1992	Dana Pensiun Pemberi Kerja
8.	Pasal 36 Ayat 1	Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.017/1998	Iuran Dan Manfaat Pensiun
9.	Pasal 37 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 76/1992	Dana Pensiun Pemberi Kerja
10.	Pasal 43 Ayat -	Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.010/2010	Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
11.	Pasal 48 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 77/1992	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
12.	Pasal 5 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 76/1992	Dana Pensiun Pemberi Kerja
13.	Pasal 50 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.01/2007	Laporan Teknis Dana Pensiun
14.	Pasal 53 Ayat 2	Keputusan Menteri Keuangan No. 510/KMK.06/2002	Pendanaan Dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja
15.	Pasal 55 Ayat -	Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2007	Laporan Teknis Dana Pensiun
16.	Pasal 6 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 76/1992	Dana Pensiun Pemberi Kerja
17.	Pasal 8 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 76/1992	Dana Pensiun Pemberi Kerja

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data