JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Keimigrasian

METADATA
Nomor	9
Tahun	1992
Tanggal Penetapan	31 March 1992
Tanggal Pengundangan	31 March 1992
Tanggal Pengundangan	1992-03-31
Abstrak	KEIMIGRASIAN 1992 UU NO. 9, LN 1992 / NO. 33, TLN. NO. 3474, LL SETKAB : 57 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN - Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang keimigrasian dalam suatu Undang undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Masuk dan Ke Luar Wilayah Indonesia; Pencegahan dan Penangkalan; Keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia; Surat Perjalanan Republik Indonesia; Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Maret 1992. - Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya di bidang keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. - Ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang di daerah perbatasan dapat diatur tersendiri dengan perjanjian Lintas Batas antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 68 Pasal. - Penjelasan 28 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut Stbl. - Stbl 1916 No. 47, Stbl 1949 No. 330, Stbl 1949 No. 331
Mencabut UU Drt. - UU Drt 42/1950, UU Drt No. 9/1953, UU Drt No. 8/1955, UU Drt No. 9/1955, UU Drt No. 14/1959
Diubah UU - UU No. 37/2009
Dicabut UU - UU No. 6/2011

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 4/2004	TENTANG Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Pnbp Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
2.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 18/2005	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
3.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 38/2005	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
4.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 32/1994	Tentang VISA, IZIN, MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
5.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 30/1994	Tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN
6.	Pasal 17 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 30/1994	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan
7.	Pasal 23 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 30/1994	Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan
8.	Pasal 28 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 18/2005	Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian
9.	Pasal 37 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/1994	Surat Perjalanan Republik Indonesia
10.	Pasal 46 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 31/1994	Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian
11.	Pasal 5 Ayat -	Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.GR.02.01/2014	Tempat Pemeriksaan Imigrasi
12.	Pasal 7 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 18/2005	Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data