Perbankan

METADATA
Nomor	7
Tahun	1992
Tanggal Penetapan	25 March 1992
Tanggal Pengundangan	25 March 1992
Tanggal Pengundangan	1992-03-25
Abstrak	PERBANKAN 1992 UU NO. 7, LN 1992 / NO. 31, TLN. NO. 3472, LL SETKAB : 68 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN - Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan beberapa Undang-undang di bidang perbankan lainnya yang berlaku sampai saat ini, sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional, sehingga perlu disusun Undang-undang baru tentang Perbankan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Undang-undang Nomor 12 11Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral; dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Jenis dan Usaha Bank; Perizinan, Bentuk Hukum dan Kepemilikan; Pembinaan dan Pengawasan; Dewan Komisaris, Direksi dan Tenaga Asing; Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif. CATATAN : - Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Maret 1992. - Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini. - Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui. - Undang-undang ini terdiri dari 10 Bab dan 61 Pasal. - Penjelasan 35 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mencabut Stbl. - Stbl. 1929 No. 357
Mencabut UU - UU No. 12/1962, UU No. 14/1967
Diubah UU - UU No. 10/1998

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 5	Peraturan Bank Indonesia No. 32/POJK.003/2018	Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
2.	Pasal 12 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 83/1999	Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani
3.	Pasal 12 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 83/1999	Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani.
4.	Pasal 13 Ayat -	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2021	Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5.	Pasal 16 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 71/1992	Bank Perkreditan Rakyat
6.	Pasal 16 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 71/1992	Bank Perkreditan Rakyat
7.	Pasal 16 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021	Bank Umum
8.	Pasal 17 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 70/1992	Bank Umum
9.	Pasal 18 Ayat 4	Peraturan Bank Indonesia No. -/-	-
10.	Pasal 19 Ayat 2	Peraturan Bank Indonesia No. -/-	-
11.	Pasal 20 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 70/1992	Bank Umum
12.	Pasal 20 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 24/1999	Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.
13.	Pasal 21 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 71/1992	Bank Perkreditan Rakyat
14.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021	Bank Umum
15.	Pasal 26 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 29/1999	Pembelian Saham Bank Umum.
16.	Pasal 28 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 70/1992	Bank Umum
17.	Pasal 28 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 28/1999	Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank
18.	Pasal 30 Ayat 1	Peraturan Bank Indonesia No. -/-	-
19.	Pasal 33 Ayat 2	Peraturan Bank Indonesia No. -/-	-
20.	Pasal 34 Ayat 1	Peraturan Bank Indonesia No. -/-	-
21.	Pasal 35 Ayat -	Peraturan Bank Indonesia No. -/-	-
22.	Pasal 37A Ayat 9	Peraturan Pemerintah No. 47/2001	Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
23.	Pasal 39 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 70/1992	Bank Umum
24.	Pasal 44 Ayat 2	Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000	Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
25.	Pasal 52 Ayat 3	Peraturan Bank Indonesia No. -/-	-
26.	Pasal 58 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 71/1992	Bank Perkreditan Rakyat
27.	Pasal 6 Ayat -	Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013	Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
28.	Pasal 7 Ayat -	Peraturan Bank Indonesia No. 15/11/2013	Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
29.	Pasal 8 Ayat 2	Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

No	UU	Deskripsi	Aksi
1.	Pasal No. 7/1992	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan tata perbankan di Indonesia. Telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Perbankan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Perbankan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 49 ayat (2) huruf b melalui Putusan MK No. 109/PUU-XII/2014 2. Pasal 40 ayat (1) melalui Putusan MK No. 64/PUU-X/2012	VIEW DOWNLOAD

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perbankan