JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

METADATA
Nomor	3
Tahun	1992
Tanggal Penetapan	17 February 1992
Tanggal Pengundangan	17 February 1992
Tanggal Pengundangan	1992-02-17
Abstrak	TENAGA KERJA - JAMINAN SOSIAL 1992 UU NO. 3, LN 1992 / NO. 14, TLN. NO. 3468, LL SETKAB : 40 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA - Dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usalia dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja belum mengatur secara lengkap jaminan sosial tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Kepesertaan; Iuran, Besarnya Jaminan, dan Tata Cara Pembayaran; Badan Penyelengggara; Ketentuan Pidana; dan Penyidikan. CATATAN : - Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Februari 1992. - Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja, dan penyclenggaraannya yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, telah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 35 Pasal. - Penjelasan 21 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi IX

Status

Mencabut UU - UU No. 33/1947, UU No. 2/1951
Dicabut UU - UU No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 53/2012	TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
2.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 1/2009	TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
3.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 84/2010	TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
4.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 76/2007	TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
5.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 22/2004	TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
6.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 64/2005	TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
7.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 28/2002	TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
8.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 83/2000	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998
9.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 79/1998	Tentang PERUBAHAN PP 14-1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
10.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 79/1998	Tentang LT JAMSOSTEK GTPERUBAHAN PP 141993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
11.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 45/1997	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1996 TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
12.	Pasal 25 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/1995	Tentang PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
13.	Pasal 28 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 28/1995	Tentang LT JAMSOSTEK GTPENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
14.	Pasal 28 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 28/1996	PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data