JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990.

METADATA Undang-Undang
Nomor	2
Tahun	1990
Tanggal Penetapan	19 July 1990
Tanggal Pengundangan	19 July 1990
Tanggal Pengundangan	1990-07-19
Abstrak	TAHUN ANGGARAN 1989/1990 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - TAMBAHAN DAN PERUBAHAN 1990 UU NO. 2, LN 1990 / NO. 40, TLN. NO. 3415, LL SETKAB : 5 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1989/1990 - Untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaaan program Pemerintah dalam Tahun Anggaran 1989/1990 diperlukan tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989. Tambahan dan perubahan dimaksud perlu diatur dengan Undang-undang. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968; dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran1989/1990. CATATAN : - Undang-Undang diundangkan pada tanggal 19 Juli 1991, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1989. - Undang-undang ini terdiri dari 5 Pasal beserta penjelasannya. - Penjelasan 2 hlm
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mengubah UU - UU No. 1/1989

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 3 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 0/0	0

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data